Berkontribusi Besar Pada Perekonomian Nasional, UMKM Diajak Bertranformasi ke Digital

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, jumlah pinjaman melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika tahun 2020 lalu, nilainya Rp120 triliun, tahun ini jumlahnya mencapai Rp 253 triliun dengan bunga pinjaman tiga persen.

KUR diberikan untuk UMKM merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional.

Apalagi penyerapan tenaga kerja pada sektor tersebut mencapai 97 persen dan 99 persen berada di usaha mikro.

Dari 65 jumlah UMKM, menurut dia, 99,6 persen merupakan usaha mikro dengan omset di bawah Rp2 miliar setahun.

“Mereka masih bisa bertahan di masa pandemi dengan baik.

Ke depan kami akan siapkan agar mereka bisa bertransformasi,” katanya saat jadi pembicara kunci pada webinar dengan tema "UMKM sebagai Tulang Punggung Ekonomi di Jakarta, Senin (6/9/2021).

Baca juga: Erick Thohir Ajak UMKM Naik Kelas Lewat Pasar Digital

Webinar tersebut juga dihadiri narasumber lain, di antaranya anggota DPR RI Komisi VI, Melani Leimena Suharli; Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Supomo.

Baca juga: CEK Penerima BLT UMKM Rp 1,2 Juta via eform.bri.co.id/bpum, Bisa Dicairkan Tanpa Antre, Siapkan KTP

Kemudian Kepala Pimpinan Wilayah Jakarta I Kantor Wilayah (Kanwil) VIII Pegadaian, Mulyono; Ketua Umum OK OCE, Iim Rusyamsi; dan Chief Executive Officer (CEO) Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al Ittifaq, Setia Irawan yang juga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Baca juga: Tiga Kementerian Sepakat Hubungkan Koperasi, UMKM dan IKM ke Rantai Pasok Global

Untuk mendukung pelaku UMKM bertahan di masa pandemi, Kementerian Koperasi dan UKM telah menyiapkan sejumlah regulasi yakni bertransformasi dari offline ke online (digital).

“Mereka harus beradaptasi dengan bertranformasi ke digital.

Data dari asosiasi e-commerce saat ini UMKM yang sudah menggunakan digital mencapai 23,9 persen atau 15,2 juta UMKM,” bebernya.

Lebih jauh Menkop mengungkapkan, salah satu problem yang dihadapi UMKM adalah produk yang minim terserap oleh pasar.

Kendati saat ini produk UMKM dari sektor kebutuhan pokok, kebutuhan kesehatan cukup bagus terserap di pasaran.

“UMKM yang terhubung ke platform digital tumbuh 26 persen. Dan catatan kami ada tiga, yakni literasi digital, kapasitas dan kualitas produksi, serta akses pasar,” terangnya.

Ia melihat kunci pemulihan ekonomi nasional dari sektor UMKM adalah program vaksinasi. Sebab, kegiatan ekonomi UMKM banyak bersentuhan dengan sektor pendidikan, perkantoran dan industri.

“Vaksinasi kita sudah mencapai 64 juta dosis pertama dan 36 juta dosis kedua dari target 208 juta rakyat yang harus divaksinasi. Sebab data dunia menyebut pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan tingkat vaksinasi,” ungkapnya.

Kepala Pimpinan Wilayah Jakarta I Kanwil VIII Pengadaian Mulyono mengatakan, PT Pegadaian (Persero) dekat dengan masyarakat.

Saat ini Pegadaian memiliki 66 persen nasabah dari usaha mikro. “Peruntukan kredit produktif masih tinggi, terutama untuk usaha rumahan,” kata Mulyono.

Sebanyak 5,2 juta usaha mikro nasabah Pegadaian telah berbasis digital dan  terbesar 78 persen nasabah adalah program gadai.

Tentu saja, hal itu untuk memenuhi permodalan pelaku UMKM.

“Tentu kami memberikan perbantuan modal yang mudah, cepat dan aman,” ungkapnya.

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Komperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDP-KUMKM) Supomo mengatakan, penyaluran pinjaman badan Layanan Pengelola Dana Bergulir (LPDB) ke UMKM pada 2021 sebesar Rp1,015 triliun.

Dengan rincian komersional Rp507 miliar, pembiayaan syariah Rp508 miliar dengan jumlah total mitra 121.

“Total akumulasi penyaluran dana bergulir 2008 hingga 2021 sebesar Rp13 triliun,” kata Supomo.

“Penyaluran PEN 2020 mencapai target, yakni Rp1,292 triliun.

Dengan jumlah mitra koperasi 84 dan 118.783 UMKM,” bebernya.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Melani mengatakan, UMKM adalah kekuatan ekonomi nasional sehingga keberadaan UMKM merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa UMKM mencapai 64 juta atau 99,9 persen dari keseluruhan usaha di Indonesia.

“Lebih dari 60 persen PDB nasional berasal dari UMKM dengan penyerapan lebih dari 90 persen tenaga kerja,” ujar Melani.

Senada Ketua Umum OK OCE Iim Rusyamsi menegaskan, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Sebab, 61 persen UMKM menyumbang produk domestik bruto (PDB) dan 97 persen menyerap tenaga kerja di Indonesia. Dan pelaku UMKM berbasis digital mencapai 15,3 juta atau 23, 9 persen.

“Di masa pandemi UMKM terganggu, mereka 90 persen kehilangan pasar, 52 persen kehilangan pedapatan, 63 persen merumahkan karyawan,” bebernya.

CEO Kopontren Al Ittifaq yang juga pelaku UMKM Setia Irawan.

Dia mengatakan, pondok pesantren (Ponpes) Al Ittifaq terus melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19. Dengan tidak membiarkan lahan kosong atau tidur, sebab lahan di Indonesia sangat subur.

“Datangnya pandemi, kami terus belajar dan beradaptasi. Di koperasi Ponpes Al Ittifaq kami melakukan kerjasama dan musyawarah,” katanya.

Direktur Utama PT Indonesia Digital Pos (IDP) Syarief Hidayatullah mengatakan, pandemi Covid-19 telah memukul sektor ekonomi di Indonesia.

Salah satu sektor yang sangat terpukul Covid-19 ialah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pelaku UMKM di Indonesia sebanyak 64,2 juta atau 99,99 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Sementara data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM), pelaku UMKM online terus meningkat.

“Saat ini yang sudah go digital mencapai 13,7 juta dari 64 juta pelaku UMKM yang tersebar di Tanah Air. Pemerintah menargetkan 30 juta pelaku UMKM sudah online pada 2024,” ujarnya.

Acara webinar ini terselenggara berkat kerjasama dengan Pengadaian Jakarta 1 Kantor Wilayah (Kanwil) VIII, Bank Mandiri Taspen dan Bank DKI.