Pemerintah Diminta Perkuat Lima Hal Ini Agar Neraca Komoditas Efektif
WAMTI meminta keberadaan neraca komoditas yang saat ini sedang digodok pemerintah harus menjadi jaminan pasokan di dalam negeri.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI) meminta keberadaan neraca komoditas yang saat ini sedang digodok pemerintah harus menjadi jaminan ketersediaan, dan kecukupan pasokan di dalam negeri.
Presiden WAMTI Agusdin Pulungan mengatakan, dalam skala makro terdapat lima hal yang harus diperkuat pemerintah untuk memastikan neraca komoditas bisa efektif.
Baca juga: Kemendikbudristek: Hanya 6 Guru Tidak Lolos Seleksi Administrasi PPPK dari 925.637 Pelamar
Pertama, jaminan ketersediaan pasokan di dalam negeri melalui peningkatan produksi.
“Pemerintah harus bekerja keras untuk mendorong produksi bahan baku,” kata Agusdin, Kamis (19/8/2019).
Dalam peningkatan produksi, kata Agusdin, instrumen yang bisa dipakai antara lain kelancaran infrastruktur listrik, jalan, dan lain sebagainya.
Baca juga: Antonius Widiarso Bicara Keekonomian Pembangkit Listrik Tenaga Surya
Selain itu, faktor produksi pertanian seperti bibit, teknologi, dan ketersediaan air, serta dukungan pembiayaan produksi.
Kedua, rantai distribusi (supply chain) yang lancar dan efisien dari tingkat produksi sampai konsumen.
Menurutnya, hal tersebut membuat komoditas yang diproduksi diterima konsumen tepat waktu dengan kualitas terjaga, karena selama ini produksi komoditas seringkali berlebih, namun tidak bisa sampai akibat ketidaklancaran atau suplai chain tidak efektif.
Baca juga: Sikapi Perkembangan Dunia Internasional, Nasionalisme dan Demokrasi Perlu Diperkuat
“Simpul-simpul suplai chain itu yang mesti dievaluasi, dibenahi apakah sudah efisien dan efektif,” papar Agusdin.
Ketiga, peningkatan daya beli (purchasing power) masyarakat, karena hal ini dipercaya akan mendorong permintaan yang pada akhirnya meningkatkan produksi.
"Keempat, pengendalian produk-produk yang berasal dari luar negeri, terutama komoditas dengan harga lebih murah yang berpotensi mengganggu harga yang ditetapkan produsen dalam negeri," ujarnya.
Agusdin mencontohkan, pengendalian garam impor yang jauh lebih murah diperlukan agar tidak mengganggu keberlangsungan produksi dalam negeri.
"Pemerintah harus mengevaluasi keempat hal tersebut untuk memastikan ketersediaan kita cukup dan produksi di dalam negeri tidak terganggu,” katanya.
Kelima, kata Agusdin, pemerintah harus memberikan insentif kepada petani sebagai produsen utama, agar mereka mampu bersaing dengan produk-produk luar baik dari sisi produksi maupun harga dan pemasaran.
"Pemerintah juga diminta memperhatikan berbagai kebijakan perdagangan (ekspor-impor) yang telah berjalan untuk memastikan dukungan terhadap produksi domestik," tuturnya.
