Menteri BUMN: Pemerintah Butuh Dana Rp 65 Triliun untuk Suntik Vaksin ke 160 Juta Penduduk

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diperkirakan membutuhkan dana Rp 65,25 triliun untuk menyuntikan vaksin Covid-19 kepada 160 juta penduduk Indonesia.

Hal itu disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam tayangan virtual bertajuk 'Vaksin Corona Makin Dekat', Jumat (7/8/2020).

Menurut Erick, tiap orang membutuhkan dua kali penyuntikan vaksin Covid-19.

"Kalau harganya 15 dollar AS per vaksin, jadi berapa? Anggap 300 juta orang dikali 15 dollar AS, sudah 4,5 miliar dollar AS (Rp 65,25 triliun atau kurs Rp 14.500 per dollar AS)," kata Erick.

Mantan bos Inter Milan itu mengungkapkan, rencananya dana vaksin Covid-19 tersebut sebagian akan menggunakan dana dari Kementerian Kesehatan.

Baca: Mulai 11 Agustus Uji Klinis Vaksin Covid-19 Dilakukan di Bandung, Ini Proses Jadi Relawan

"Ya saya rasa ini yang sudah kita rapatkan kemarin, dari anggaran Kemenkes yang tersisa Rp 24,8 (triliun) ya mungkin sebagian buat downpayment vaksin dulu," ucap Erick.

Pemerintah, kata Erick, akan memetakan daerah-daerah mana saja yang masyarakatnya akan disuntikan vaksin tersebut terlebih dulu.

Baca: Dari Ratusan Kandidat, Ini 7 Vaksin yang Masuk Fase Akhir Pengujian, Butuh 1.620 Relawan

Ia menyebut Jawa Timur bisa jadi prioritas di bulan pertama karena grafik penyebaran covid-19 masih tinggi.

"Mungkin yang di bulan pertama Jawa Timur atau Sulawesi Selatan atau Sumut yang pada saat ini masih tinggi. Supaya dengan imunisasi ini, penyebarannya turun," katanya.

Seperti diketahui, saat ini pemerintah melalui perusahaan farmasi Bio Farma tengah mengembangkan vaksin Covid-19.

Bio Farma mampu memproduksi vaksin Covid-19 sebanyak 250 juta dosis per tahun di akhir tahun 2020.

Produksi akan dilakukan setelah uji klinis tahap ketiga tuntas dilakukan. Ditargetkan, uji klinis itu selesai pada Januari 2021, sehingga Bio Farma bisa langsung memproduksi vaksin virus corona pada kuartal I-2021.