Dianggap Terdampak Covid-19 Paling Parah, DKI-Jabar Terima Pinjaman Rp 16,5 Triliun dari Pusat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, pemerintah telah menyediakan skema baru, yakni pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai sumber alternatif dukungan pendanaan bagi daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pinjaman PEN daerah, ditujukan khususnya bagi daerah-daerah dengan kelayakan dan mengalami dampak Covid-19 relatif parah.

"Tujuannya agar mampu membiayai berbagai belanja prioritas di daerah," ujarnya, Senin (27/7/2020).

Sri Mulyani mengatakan, pemberian pinjaman PEN daerah oleh pemerintah pusat sejalan
dengan kebijakan pembiayaan dalam APBN yakni adanya pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif untuk mendukung stabilisasi nasional.

Sementara itu, Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi dua provinsi pionir untuk bisa mendapatkan fasilitas pinjaman daerah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Sebab, kata Sri Mulyani, DKI Jakarta pertumbuhan ekonominya memang terpukul cukup besar turun di angka 5,06 persen year on year.

"Bahkan kuartal per kuartalnya di kuartal I minus 0,56 persen. Ini adalah pertumbuhan sangat rendah atau terendah dalam 10 tahun terakhir karena dampak dari Covid-19," katanya.

Sri Mulyani menyampaikan, untuk Jawa Barat, kondisi ekonominya juga mengalami
penurunan yaitu turun ke 2,7 persen.

“Kami akan melakukan kajian dan sudah dilakukan oleh PT SMI maupun Dirjen Perimbangan Keuangan untuk provinsi dan daerah-daerah lain dengan pukulan sangat dalam."

"Contohnya Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Bali, dan Sumatera Utara," ujar Menkeu.

Karena itu, dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah
Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) tentang
pinjaman PEN.

"Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat merupakan Pemda pertama yang memanfaatkan pinjaman PEN daerah ini," ujar Sri Mulyani.

Menurutnya, perjanjian tersebut sebagai bentuk dukungan atas usulan kebutuhan pembiayaan penanganan Covid-19 dan pemulihan kegiatan ekonomi di DKI sebesar Rp 12,5 triliun dan Jawa Barat sebesar Rp 4 triliun.

Untuk DKI Jakarta, lanjutnya, mengajukan usulan pinjaman yaitu sebesar Rp 4,5 triliun untuk tahun 2020 dan Rp 8 triliun tahun 2021.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang
terkendala dana, utamanya sektor pelayanan air minum, pengendalian banjir, pengolahan
sampah, transportasi, pariwisata, dan olah raga.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajukan pinjaman sebesar Rp 1,9 triliun untuk tahun 2020 dan Rp 2,09 triliun tahun 2021.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti infrastruktur sosial, infrastruktur logistik, perumahan MBR, penataan kawasan khusus, dan infrastruktur lingkungan.

Sri Mulyani menambahkan, PT SMI juga melakukan studi analisa terhadap ekonomi
daerah mengenai sektor-sektor terpengaruh negatif dari Covid-19 dan yang berpotensi tumbuh yang dapat digunakan kepala daerah untuk melakukan transformasi ekonomi daerah.

"Kami di Kementerian Keuangan akan menggunakan instrumen keuangan negara dari sisi penerimaan yaitu pajak, bea cukai, PNBP. Tidak hanya dari sisi penerimaan, tapi justru kita mendesain pajak, bea cukai untuk memberi insentif bagi dunia usaha agar mereka bisa diringankan bebannya, mempunyai daya tahan dan bisa pulih kembali," kata dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut hadir menandatangani perjanjian kerja sama
pinjaman pemulihan nasional dengan Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Dalam perjanjian tersebut, Pemprov DKI mengajukan pinjaman dana Rp12,5 triliun.

Baca: DKI Jakarta Ajukan Pinjaman Rp 12,5 Triliun, Satu di Antaranya Untuk Pendanaan Pengendalian Banjir

Rinciannya, Rp4,5 triliun untuk tahun ini dan Rp8 triliun di tahun depan. "Ini pertama kalinya kami mendapat pinjaman lewat SMI ini," kata Anies.

Anies menjelaskan dana pinjaman tersebut akan diperuntukan bagi penanganan sejumlah
sektor. 

Baca: Terkena Dampak Covid-19 Terparah, Dua Provinsi Dapat Pinjaman dari Kemenkeu

Antara lain pengendalian banjir, peningkatan layanan air minum, pengelolaan sampah,
peningkatan infrastruktur transportasi, hingga peningkatan infrastruktur pariwisata, kebudayaan dan olahraga.

"Jadi ada beberapa sektor yang nanti akan dibantu untuk pendanaan," jelas Anies.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini menyebut DKI Jakarta memiliki porsi yang
cukup besar dari perekonomian Indonesia.

Suntikan dana ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi di ibu kota yang banyak terdampak akibat pandemi Covid-19.

"Jadi Jakarta memiliki porsi yang cukup besar dari perekonomian Indonesia, karena itu bila kita mempercepat pemulihan di Jakarta akan berdampak nasional," ujar Anies.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria masih belum mengetahui
berapa besaran dana untuk pengendalian banjir.

Nilai anggaran akan disusun bersama program yang ada pada SKPD terkait.  "Nanti akan disusun bersama-sama. Program-programmnya disusun bersama bersama SKPD terkait," kata Riza.

Program yang jadi prioritas dalam pengendalian banjir meliputi proyek pembuatan
sodetan Kali Ciliwung, Waduk Situ Embung, Drainase Vertikal (Biopori), hingga penambahan
pompa-pompa banjir.

"Jadi program-program yang sudah direncanakan itu akan kami lanjutkan," kata Riza.(tribun network/dan/van/wly)