Senin, 6 Oktober 2025

Tolak Impor Daging Ayam, Asosiasi Perunggsan Rakyat Kirim Surat Protes ke Menteri Pertanian

"Ini berarti akan menciptakan berjuta pengangguran baru dan sangat bertentangan dengan Nawacita Presiden," jelas Singgih

Editor: Choirul Arifin
TRIBUN JOGJA/HASAN SAKRI GHOZALI
Warga mengantri untuk mendapatkan satu ekor ayam yang dibagikakan secara gratis oleh Asosiasi Peternak Ayam Yogyakarta (APAYO) di Alun Alun Utara, Kota Yogyakarta, Rbau (26/6/2019). APAYO membagikan sebanyak 5 ribu ekor ayam secara gratis kepada masyarakat sebagai bentuk protes karena murahnya harga jual ayam dari peternak yang berkisar diangka Rp 8 ribu per kilogram yang membuat peternak merugi. TRIBUN JOGJA/HASAN SAKRI 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia menolak keras pembukaan impor produk unggas dan by product dari negara manapun khususnya Brasil. Karenanya, Pinsar mengirim surat kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang berisi tentang usulan kebijakan pelarangan impor daging ayam oleh pemerintah. Pinsar juga mendukung pemerintah untuk melakukan berbagai upaya agar impor tersebut tidak terjadi.

Ketua Umum Pinsar Indonesia Singgih Januratmoko dalam suratnya mengatakan, Pinsar terus berjuang menahan impor daging ayam.

Menurut Singgih, jika impor daging ayam terjadi akan menjadi tanda pasti kematian usaha peternakan rakyat UMKM dan tanda kehancuran industri perunggasan secara menyeluruh. 

"Ini berarti akan menciptakan berjuta pengangguran baru dan sangat bertentangan dengan Nawacita Presiden," jelas Singgih seperti dikutip dari suratnya tertanggal 17 Juli 2019.

Baca: Berkelir Ngejreng, Pick Up New Carry Ini Menjelma Jadi Mobil Konsep dengan Suspensi Udara

Selain itu, menurut Singgih, jika importasi terjadi maka pemerintah Indonesia berarti membuka barang impor yang kehalalannya terus diragukan. Sebab, tiak ada jaminan daging ayam tersebut selalu dipotong secara hala di negara asalnya. 

Tak hanya itu, "Impor berarti hilangnya nilai multiplier effect terhadap perekonomian nasional dan devisa negara. Ini berarti juga bertentangan dengan upaya pemerintah dalam mengatasi defisit neraca perdagangan," jelas Singgih.

 
Reporter: Herlina KD 
Artikel ini tayang di Kontan dengan judul

Sumber: Kontan
Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved