Pembangunan Infrastruktur Diyakini Bisa Atasi Ketimpangan di Tanah Air‎‎

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Bappenas menyatakan, penanganan ketimpangan pembangunan yang selama ini menjadi perhatian pemerintah selama ini mulai membuahkan hasil.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, indikasi tersebut ‎dapat dilihat dari pencapaian koefisien gini yang mulai ada tanda perbaikan. Pada 2012-2014 pencapaian koefisien gini  berada di angka 0,413 dan pada 2017 sudah mendekati angka 0,39.

"Namun, dengan perbaikan yang terus menerus, saat ini koefisien gini berada di 0,391 dan tentunya kita harapkan trennya terus membaik," ujar Bambang, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Menurut Bambang, ‎masalah ketidakmerataan dan ketimpangan bukan hanya isu untuk Indonesia saja, tetapi juga sudah menjadi isu dunia.

Di Indonesia sendiri, kata Bambang, selain ketimpangan antar individu, pembangunan Indonesia juga dihadapkan pada ketimpangan antarwilayah, baik antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia.

"Sekitar 80,15 persen kontribusi wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berasal dari Kawasan Barat Indonesia, khususnya Pulau Jawa dan Sumatera," ujarnya.

Sementara itu, Kawasan Timur Indonesia masih belum berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca: Suzuki Siap Hadirkan Wagon R Tiga Baris Bangku Tahun Ini

Bambang menilai, salah satu upaya pemerintah mengatasi persoalan tersebut dengan membangun konektivitas, sehingga pembangunan infrastruktur sangat diperlukan agar menghilangkan ekonomi yang tidak efisien.

"Jadi, mau tidak mau infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, rel kereta api, dan jalan raya, semuanya memang harus dibangun," tutur Bambang.

Saat ini, pemerintah telah banyak melakukan pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia bagian timur, seperti ‎jalan Trans Papua, jalan paralel perbatasan di Kalimantan, di Nusa Tenggara Timur, dan lain-lainnya.