Mentan : Persoalan Pangan di Perbatasan tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman, kembali menegaskan komitmennya membangun lumbung pangan di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau untuk menghentikan masuknya beras ilegal dari Singapura dan Malaysia.

"Persoalan pangan di perbatasan tak bisa ditawar-tawar lagi. Ini masalah harga diri bangsa dan nilai politisnya sangat tinggi. Jadi, cetak sawah 3.000 hektar di Lingga harus jalan," tegas Amran saat berbincang dengan Bupati Lingga, Alias Wello di Karawang, Jawa Barat, Selasa (18/4/2017).

Mentan Amran berada di Karawang dalam rangka mengikuti Apel Siaga Toko Tani Indonesia (TTI) menyambut datangnya hari besar keagamaan tahun 2017. Dalam perbincangannya dengan Bupati Lingga, Mentan tampak meledak-ledak saat menyebut persoalan pangan di perbatasan Kepulauan Riau.

Bagaimana tidak, dalam kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu, Ia menyaksikan sendiri pelabuhan-pelabuhan tikus di Kota Batam sebagai pintu masuknya pangan ilegal dari Singapura dan Malaysia.

"Pak Bupati, harus semangat. Saya siap support penuh. Alsintan segera dikirim lagi ke Lingga. Membangun lumbung pangan di daerah-daerah pinggiran dalam kerangka negara kesatuan, sudah harga mati," kata Amran berapi-api.

Sementara itu, Bupati Lingga, Alias Wello mengaku tak pernah meragukan komitmen Menteri Pertanian dalam membangun lumbung pangan di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Lingga.

Sebagai pemimpin di wilayah kepulauan, Ia paham betul betapa sulit bergantung terhadap pasokan pangan dari luar daerah dan luar negeri. Pada musim-musim tertentu, seperti pada saat gelombang laut tinggi, pasokan pangan di daerahnya jadi langka dan terbatas.

"Dulu, masyarakat kami tak mengenal padi dan sawah. Padahal, kami punya lahan cukup luas. Ditambah lagi sumber daya air yang melimpah. Kami memutar otak bagaimana memanfaatkan potensi yang ada. Alhamdulillah, dengan dukungan pak Mentan, kami sudah produksi beras," jelasnya.