Kamis, 2 Oktober 2025

Luhut: Kita Berani Ambil Alih Freeport, Ada Inalum

"Pemerintah bisa (mengelola) ada Inalum ‎(PT Indonesia Asahan Alumunium Persero), tergantung Menteri BUMN (Rini Soemarno)."

TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Menteri Koordinator Kemaritiman RI, Jend. TNI. Purn. Luhut Binsar Panjaitan menghadiri forum Asosiasi Pemerinatah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar di Sudirman Center, Grand Sahid Jaya, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2016). Dalam forum tersebut Mantan Kepala Staff Kepresidenan itu memberikan arahan mengenai solusi pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur. TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono‎

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyakini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mampu mengelola pertambangan yang dikelola PT Freeport Indonesia (PTFI).

"Pemerintah bisa (mengelola) ada Inalum ‎(PT Indonesia Asahan Alumunium Persero), tergantung Menteri BUMN (Rini Soemarno)," kata Luhut, Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Saat ini perselisihan Freeport Indpnesia dengan pemerintah Indonesia masih berlangsung, dimana perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut enggan mengikuti aturan pemerintah dalam mengubah kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus.

Atas persoalan tersebut, bahkan Freeport berencana menggugat pemerintah Indonesia ke badan arbitrase internasional.

Baca: Holding Perusahaan Tambang BUMN Ambisi Ambil Alih Saham Freeport

Menurut Luhut, persoalan Freeport telah ditangani oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bersama jajarannya, dimana saat ini masih berjalan dengan baik dan pemerintah akan tetap berpegang pada undang-undang yang ada.

"Sekarang semua masih berjalan baik, saya tidak mau berandai-andai. Pemerintah sangat sanggup (mengelola pertambangan Freeport)," papar Luhut.

‎Sementara terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan Freeport, kata Luhut, persoalan tersebut sudah ditangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri yang akan berdiskusi dengan serikat pekerja Freeport.

Baca: PBNU Dukung Jonan Negoisasi dengan Freeport

Sebelumnya, Feeport Indonesia akan terus berpegang teguh dengan Kontrak Karya, meskipun pemerintah meminta agar perusahaan mengakhiri KK 1991 agar memperoleh ijin operasi dan persetujuan ekspor.

Presiden dan CEO Freeport-McMoran Inc, Richard C. Adkerson mengatakan, PTFI tidak dapat melepaskan hak-hak hukum yang diberikan oleh KK sebagai dasar dari kestabilan dan perlindungan jangka panjang bagi perusahaan, para pekerja dan pemegang saham.

"Kepastian hukum dan fiskal sangat penting bagi PTFI untuk melakukan investasi modal skala besar jangka panjang yang diperlukan untuk mengembangkan cadangan perusahaan di lokasi operasi," ujar Richard.

Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved