Gas Bumi Mahal, Pemerintah Harus Intervensi Harga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat ini harga gas bumi meningkat dari 6,5 dollar AS per 1mmscfd menjadi 10 dollar AS. Mahalnya harga gas akan mengancam produksi dan pengembangan di sektor industri.

Menanggapi hal tersebut Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah melakukan intervensi untuk memberikan keseimbangan harga gas bumi. Pasalnya kenaikan harga gas, bersamaan dengan kenaikan harga listrik, membuat peningkatan perekonomian semakin berat di akhir tahun.

"Harga gas kembali naik atas usulan SKK Migas dengan mengikuti harga keekonomian internasional," ujar Wakil Ketua Komite Tetap Advokasi Hukum, Kadin, Rudy D Siregar, Selasa (29/10/2013).

Dengan adanya Permen ESD No. 19/2009 tentang open access (akses terbuka) bagi pemilik transmis pipa gas, diharapkan memberi angin segara bagi sektor industri. Pelaku industri menginginkan adanya harga gas yang stabil dan tidak kembali naik.

"Industri ingin pasokan jelas dan harga tidak naik begitu saja. Open access diharapkan dapat menjadi pelaku usaha hulu dan trader gas menjual sumber energi itu dengan kompetitif," ungkap Rudy.

Rudy menambahkan, belum lama ini Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi juga naik. Ditambah penguatan mata uang dollar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah menjadi komponen yang membebani pelaku usaha dalam menjalankan kinerja operasi.

Rudy juga berharap kenaikan harga gas bisa ditunda sampai waktu yang tepat. Pasalnya dalam setahun ini, harga listrik dan BBM bersubsidi sudah naik, jika harga gas naik akan menurunkan daya beli masyarakat dan pelaku industri.

"Bisa-bisa industri tidak jalan atau beroperasi kembali. Padahal industri memberi kontribusi besar terhadap ekonomi," papar Rudy.