Pemerintah Harus Tingkatkan Pengawasan Subsidi ke Nelayan
Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan menyatakan, pemberian subsidi kepada nelayan harus dilakukan dengan pengawasan secara tepat.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jakarta, Arif Wicaksono
TRIBUNNEWS,COM, JAKARTA - Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan, Aliansi LSM, menilai bahwa pemberian subsidi kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan harus dilakukan dengan pengawasan secara tepat.
Hal ini agar pemanfatan KUB dapat berlangsung dengan efisien di tengah pemotongan dana subsidi KUB dalam RAPBN 2013.
Abdul Hakim, Koordinator Pokja Perikanan, mengingatkan bahwa masih lemahnya efisiensi pemberian dana subsidi bagi KUB.
"Pokja perikanan menemukan bahwa adanya penyalahgunaan dari, 1.306 Kelompok Unit Bersama (KUB) yang menggunakan dana sebesar 110.6 miliar rupiah pada 2011. Tercatat sekitar 1000-nya mengindikasikan adanya penyimpangan pelaksanaan KUB, Nelayan," katanya di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta (05/09/2012).
Bahkan ia memastikan beberapa wilayah yang tidak menerima subsidi. Wilayah itu meliputi, Cirebon, Indramayu, Jakarta, Surabaya, Kendal dan Demak." Jumlahnya mencapai 20 KUB," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa terpotongnya bantuan ini karena mekanisme politik. Pada umumnya, hal ini digunakan sejumlah partai politik untuk mendukung kepentingan partainya.
"Trend ini terjadi di Cianjur, Banten dan Tangerang, jadi mereka menggunakan dana KUB ini untuk memperkuat ikatan dengan konstituennya, jadi gak semua nelayan yang dapat ini," jelasnya.
Seperti diketahui bahwa anggaran KUB dalam RAPBN 2013 hanya mencapai Rp 330 miliar untuk 3.300 KUB. Jumlah pemberian KUB ini menurun dibandingkan dengan tahun lalu yang sebanyak 3.700 KUB dan alokasi dana sebanyak Rp 370 miliar.(*)
BACA JUGA:
