Penghematan BBM Gagal Penjualan Pertamax Rendah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Gerakan Nasional Penghematan Penggunaan Energi yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara, Selasa (29/5/2012) malam, melarang mobil dinas PNS, TNI/Polri, BUMN/BUMD menggunakan BBM subsidi.

Satu langkah untuk program ini dilakukan dengan cara pemberian stiker khusus, bagi kendaraan yang dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Hal ini dimulai 1 Juni lalu. Lalu bagaimana efektivitas program ini selama sepuluh hari ini? Apakah mampu menekan laju pemakaian BBM subsidi dan penjualan BBM non-subsidi (Pertamax) menunjukan peningkatan signifikan?

Menjawab hal ini, General Manajer Pertamina Unit Pemasaran Region III, Hasto Wibowo mengakui hingga hari ke sepuluh, penjualan Pertamax belum meningkat tajam. "Ada kenaikan penjualan, tapi belum signifikan," kata Hasto Wibowo di Jakarta.

Dijelaska, berdasarkan  pengamatan pada 46 SPBU, tercatat penjualan Pertamax rata-rata naik 8 persen.
Ia menyebutkan lebih lanjut, bahwa saat ini penjualan Pertamax di wilayah Unit Pemasaran Region III  meliputi Jakarta, Jabar dan Banten rata-rata berkisar 700 hingga 800 kilo liter (kl). Sedangkan penjualan Premium yang biasanya 11.500 kl turun satu persen dari sebelumnya.
 
Terkait dengan program yang dicanangkan Presiden SBY,  menurutnya belum berjalan efektif. Pasalnya, masih ditemukannya di sejumlah SPBU, mobil dinas PNS dan TNI/Polri tetap ngotot minum Premium, meski sudah diberi penjelasan agar tidak memakainya oleh petugas operator SPBU.

Ia mengatakan dalam situasi transisi ini, diberikan toleransi satu bulan sebagai tahap sosialisasi agar kedepannya tidak ada lagi ditemukan mobil-mobil dinas mengkonsumsi premium. "Kita masih diberi toleransi karena masih dalam tahap sosialisasi yang butuh waktu paling cepat sebulan," jelasnya.

dilanjutkannya,  agar lebih mengefetifkan program ini, Pertamina akan berkoordinasi ke BPH Migas agar melibatkan instansi lain untuk pengawasan di lapangan, termasuk melibatkan polisi militer.
 
Ketua bidang SPBU DPP Hiswana Migas Eko Wuryanto mengatakan masih dibutuhkan waktu satu bulan agar program melarang penggunaan BBM bersubsidi untuk mobil dinas pejabat, instansi pemerintah, pemda maupun BUMN/BUMD bisa efektif.

Menurutnya pula, perlu sosialisasi ke seluruh operator di lapangan agar program ini efektif membawa perubahan. Pengurus Hiswana Migas sendiri sudah meminta perlu ada jeda waktu untuk sosialisasi. Jadi selama masa transisi, kalau ada mobil pelat merah yang masih pakai premium, masih ditoleransi Selain itu, pemerintah sendiri juga belum siap. "Ini terbukti masih banyak mobil dinas instansi pemerintah, pemda dan BUMN/BUMD yang belum dipasang stiker," kata dia di Jakarta, Kamis (14/6/2012).

Sebelumnya, kepada Tribun, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Evita Legowo mengatakan belum 100 persen stiker pada kendaraan dinas dilakukan. "Belum 100 persen. Sedikit lagi."

Evita juga menjelaskan hingga kini, dinilai program ini sudah cukup baik berjalan. Karenanya, berapa banyak kendaraan maupun berapa volume BBM subsidi bisa ditekan akan terus dipantau dan evaluasi. "Stiker sudah cukup baik. Migrasi masih dievaluasi," jelasnya.