Pemerintah Australia Diminta Lebih Tegas Tangani Pelanggaran HAM dalam Industri Panel Surya di China

"Jika panel surya dibuat dengan menggunakan tenaga kerja perbudakan, maka berdasarkan RUU yang telah lolos di Senat, produk tersebut tak akan diizinkan masuk ke Australia," kata Senator Rex.

Menurut dia, Australia seharusnya berani menentang praktik kerja paksa yang terjadi di negara lain.

"Ada batas tertentu bila kita bicara soal hubungan internasional. Genosida adalah salah satunya," kata Senator Rex Patrick.

Reaksi oposisi

Senator Kimberley Kitching dari Partai Buruh yang beroposisi menyebut tuduhan ini sangat mengganggu dan menurut dia mayoritas warga Australia tak mengetahuinya.

"Begitu orang tahu bahwa panel surya mereka dibuat dengan kerja paksa, saya yakin mereka tak menginginkannya," kata Senator Kimberley kepada ABC.

Dia mengatakan Partai Buruh akan mendukung pelaporan wajib bagi suatu perusahaan untuk membuktikan bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan praktik kerja paksa.

"Ini menyangkut siapa kita sebagai manusia dan siapa kita sebagai negara dan apa nilai-nilai kita," katanya.

Senator Kimberley mengatakan perbudakan modern adalah masalah lintasnegara di seluruh dunia.

Amerika Serikat melarang impor beberapa bahan panel surya awal tahun ini karena terkait dengan kerja paksa.

Tiga perusahaan yang terlibat kini masuk daftar hitam di AS.

Sesaat sebelum konferensi COP26 di Glasgow, penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, ditanya bagaimana AS bisa memperluas penggunaan panel surya bila mengambil tindakan tegas terhadap impor (dari China).

“Presiden (Biden) percaya bahwa kami dapat mengambil sikap keras terhadap kerja paksa, menentang kerja paksa di mana pun termasuk di Xinjiang, dan pada saat yang sama mengembangkan pasokan tenaga surya yang kuat, tangguh, dan efektif,” kata Jake Sullivan.

Diproduksi oleh Farid Ibrahim dari artikel ABC News.