Pendidikan GO
Aung San Suu Kyi dan Krisis Rohingya
Pejabat tinggi hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyampaikan kemungkinan pemimpin de facto Myanmar, Aung San…
Pejabat tinggi hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyampaikan kemungkinan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, menghadapi tuduhan atas kematian dan pengusiran ribuan Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine.
Zeid Ra\'ad al-Hussein, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia untuk PBB, mengatakan bahwa dirinya tidak akan terkejut jika pengadilan di masa depan mendapati bahwa aksi militer terhadap orang-orang Rohingya adalah sebuah bentuk genosida.
PBB sebelumnya telah menggambarkan kematian dan pemindahan orang-orang Rohingya sebagai contoh sesungguhnya dari pembersihan etnis. Awal bulan ini, Kepala HAM PBB menyerukan adanya penyelidikan tindak kejahatan.
Tapi kini, Zeid mengatakan bahwa dia tidak dapat mengesampingkan kemungkinan pemimpin militer dan pemerintah Myanmar untuk menghadapi tuduhan genosida.
"Gravitasi dan skala tersebut mengarah ke tindak kejahatan yang memerlukan tanggapan oleh masyarakat internasional," katanya kepada BBC.
"Pertanyaan tentang intensionalitas akan kembali ke aksi genosida ... sangat sulit untuk menetapkannya karena ambang batasnya tinggi. Dan karena itulah kami terus mengatakan bahwa pengadilan harus melakukan ini. Tapi tidak akan mengejutkan saya jika, di masa depan, pengadilan membuat temuan semacam itu berdasarkan apa yang kita lihat.”
"Karena organisasi dan perencanaan yang sepertinya sudah mengarah kesana [tindakan genosida]. Kami bisa menyimpulkan itu dari tindakan di lapangan."
AP: Bernat Armangue, File
\'Kejahatan kelalaian\'
Zeid mengatakan bahwa dia secara pribadi telah memeringatkan Suu Kyi untuk menghentikan pembunuhan tersebut dalam sebuah panggilan telepon awal tahun ini. Tapi sayangnya tidak ada tindakan yang dilakukan.
"Dia bilang \'ini mengerikan, tentu saja kami akan memperhatikan masalah ini\'," katanya.
"Tapi kemudian beberapa hari setelah itu mereka mulai mempertanyakan metodologi yang telah kami pilih. Mereka mulai mempertanyakan apakah faktanya benar."
Tentu saja, Suu Kyi mungkin telah memberi menyetujui tindakan militer terhadap orang-orang Rohingya, katanya.
Dan Zeid menunjukkan bahwa dia juga mungkin bersalah karena gagal untuk bertindak.
"Ada kejahatan karena tindakan kelalaian," katanya.
"Mengingat skala operasi militer yang sudah dengan jelas terlihat, ini pastinya diambil [berdasarkan] keputusan pada tingkat yang cukup tinggi.”
"Berita-berita di media internasional dibanjiri oleh gambar-gambar desa yang terbakar, dan berbagai klaim bahwa kekejaman telah dilakukan. Jadi, tentu ada yang bisa membuat argumen bahwa ada waktu yang cukup untuk menghentikan berbagai operasi itu dan untuk melakukan sebuah penyelidikan. Tapi itu tidak dilakukan, jadi saya cukup yakin, bahwa ya, yurisdiksi masa depan di pengadilan mungkin akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. "
