Warga Aborijin di Kimberley Berlakukan Biaya Masuk ke Lokasi Wisata
Sekelompok warga Aborijin di Ujung Utara, Australia Barat telah menjadi kelompok warga pertama yang memberlakukan biaya masuk bagi…
"Saya tidak melihat [bagaimana] hal semacam itu dianggap suatu yang berlebihan”.
Biaya terlalu mahal
Tapi tidak semua orang sepenuhnya gembira dengan pengaturan ini.
Presiden Asosiasi Pariwisata Laut Kimberley (KMTA), Chad Avenell mengatakan meski pada prinsipnya perusahaan pelayaran lokal mendukung langkah tersebut, namun mereka menilai biaya masuk yang diberlakukan terlalu tinggi - dan hal itu berpotensi menempatkan perusahaan penyewaan kapal berskala kecil akan gulung tikar.
"Anggota yang saya wakili umumnya menilai bahwa ini adalah ide yang fantastis," katanya.
Ada juga kekhawatiran tentang prospek berlakunya sistem biaya masuk ganda pada tahun-tahun mendatang, yang mengharuskan perusahaan dan wisatawan melakukan pembayaran biaya masuk ke enam kelompok penutur asli di sepanjang pantai Kimberley.
"Kegiatan pariwisata, termasuk pendapatan dari para wisatawan dari biaya masuk pengunjung, harus menjadi bagian penting dari partisipasi ekonomi yang berkelanjutan dari masyarakat Aborijin," kata Menteri Kehakiman Aborijin, Ben Wyatt dalam sebuah pernyataan.
"Namun, kemungkinan penerapan sistem yang terpisah, terlebih lagi kurangnya kejelasan bagi para operator dan potensi penetapan harga yang berlebihan, dapat menghambat pertumbuhan industri pariwisata ini.
"Ini bisa merugikan orang Aborigin, industri pariwisata dan pengunjung di negara kita."
KMTA mengatakan bahwa mereka lebih memilih orang-orang dikenai biaya masuk per orang per kunjungan yang tidak terlalu mahal - serupa dengan yang dikenakan di taman nasional - yang kemudian dapat didistribusikan ke semua kelompok penutur asli di seluruh pesisir Kimberley.
WAGC juga berencana untuk memperkenalkan sistem perizinan berbasis lahan di tahun-tahun mendatang, yang melibatkan biaya bagi orang-orang yang ingin mengunjungi situs-situs seperti air terjun, Mitchell Falls melalui jalan darat.
Masyarakat Aborijin Wunambal Gaambera mengatakan bahwa pihaknya ingin berkoordinasi dengan kelompok pemilik tanah adat tetangga mereka untuk [membahas] pemberlakuan biaya masuk yang terkoordinasi, namun mereka tidak mau menunda untuk menggunakan hak adat mereka.