Inilah Tanda-tanda SBY Masih Perhitungkan Kekuatan Anas

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yogi Gustaman  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum meninggalkan Tanah Air untuk tugas kenegaraan di Jerman dan Hungaria, masih menyebut nama Anas Urbaningrum.

Bahkan, SBY berharap bekas Ketua Umum Partai Demokrat itu bisa terlepas dari dakwaan korupsi Hambalang.

Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro atau akrab disapa Wiwieq, menilai, perhatian SBY terhadap Anas lewat pernyataannya sebagai kepala negara secara tidak langsung masih tetap memperhitungkan Anas, kendati sudah bukan Ketua Umum Demokrat.

"Berarti Anas masih diperhitungkan. Ketika Anas masih di dalam, kompetisinya tak setara sekalipun ketua umum. Siapa Anas? Bukan siapa-siapa," ujar Wiwieq saat dihubungi Tribunnews.com di Jakarta, Minggu (3/3/2013).

Menurutnya, saat itu otoritas Anas dibandingkan dengan SBY dalam partai Demokrat jelas berbeda. SBY memiliki empat kekuasaan seperti Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Kehormatan, Kedua Dewan Pembina dan Ketua Komite Etik.

Namun, ketika sudah berdiri di luar partai, SBY tidak menyadari terlalu jauh posisi Anas. Seolah-olah, ketika Anas merasa dizalimi dan mengungkapkannya ke publik, mereka disadarkan. Dan keberadaan Anas mulai diperhitungkan karena bisa meyakinkan publik.

Harus diakui, Anas memang mengakui dan akan tunduk pada proses hukumnya atas sangkaan korupsi dana proyek Hambalang. Tapi, saat ini ada dua opini yakni hukum dan opini politik yang sudah langsung berhimpitan dalam kasus Anas dan Demokrat.

"Tapi siapapun harus diproses secara hukum. Itupun yang harus dilakukan Presiden SBY terhadap dirinya sendiri. Jadi harus konsisten. Pemimpin itu kelebihannya konsistensi, komitmen dan mau berkorban. Lagunya harus lugas dan jujur. Tidak kemana-mana," tambah Wiwieq.

Ia menambahkan, apa yang terjadi pada Demokrat sekarang ini bukan lah orang luar tapi justru dihadirkan, dan diciptakan internal Demokrat sendiri yakni antara kubu SBY dan Anas yang saling berhadapan. Internal mereka saling ribut sampai bermuara ke SBY dan Anas.

"Jadi publik dan media enggak usai disalahkan, karena yang salah adalah partai. Pak SBY mewacanakan publik diajak galau. Jadi kita enggak salah publik diajak galau, disuruh memikirkan nasib Partai Demokrat," katanya lagi.

Berbeda Dibanding Kasus PKS

Apa yang terjadi pada Demokrat, berbeda dengan PKS ketika Presidennya, Luthfi Hasan Ishaaq ditangkap KPK lantaran dugaan suap kebijakan impor daging sapi. Secara internal, PKS tidak melakukan kegaduhan, sebaliknya diam-diam menenangkan suasana.

"Itu lah hebatnya partai yang namanya PKS. Ketika menghadapi tsunami politik dan presidennya dijerat hukum apa yang terjadi di dalam adem ayem. Seolah-olah kasus ini dilokalisasi. Dan akhirnya seolah-olah pekerjaan itu hanya dilakukan Presiden PKS," tandasnya.

Hal tersebut coba dilakukan Anas selama masih menjadi Ketua Umum dan saat itu kondisi Demokrat dipergunjingkan. Ia memilih diam karena tidak inggin menambah keruh situasi. Ketika dia sudah diusir, dilengserkan dan menjadi tersangka, Anas berbicara ke publik karena punya harga diri dan menyampaikan apa yang terjadi pada dirinya sendiri.