Aktivis Cina tuntut reformasi politik

Jurnalis dan aktivis terkemuka Cina membuat surat terbuka yang mendesak para pemimpin negara itu untuk melaksanakan reformasi politik untuk kedua kalinya dalam tiga bulan.

Lebih dari 100 orang menandatangani petisi yang mendesak Beijing untuk meratifikasi perjanjian internasional tentang HAM.

Petisi tersebut dipublikasikan melalui sejumlah situs dan blog yang terkenal di Cina.

Tuntutan itu disampaikan hanya beberapa hari sebelum pemimpin Cina berkumpul untuk menghadiri pertemuan tahunan parlemen di Beijing.

Dalam pertemuan itu, pemimpin Partai Komunis yang baru Xi Jinping akan dilantik sebagai presiden Cina, menggantikan Hu Jintao, melengkapi transisi kekuasaan 10 tahun.

"Kami dengan serius dan terbuka mengusulkan sebagai warga negara Cina," dalam pembukaan surat tersebut," bahwa Konvensi Hak Sipil dan Politik Internasional ICCPR harus diratifikasi, untuk mempromosikan dan menegakkan hak asasi dan kontitusionalisme di Cina.

Tahap demi tahap

ICCPR merupakan bagian dari Hukum Internasional tentang HAM PBB. Surat itu juga meminta pelaksanaan hak sipil dan politik individu, termasuk kebebasan beragama, kebebasan berbicara dan kebebasan berorganisasi.

Beijing menandatangani konvensi itu pada 1998, tetapi parlemen Cina tak pernah meratifikasi dokumen itu.

Surat terbuka itu ditandatangani oleh para ahli yang terkemu di Cina, termasuk ekonom Mao Yushi, ahli hukum He Weifang dan Dai Qing, serta aktivis politik lain.

Pada Desember lalu, sejumlah orang yang sama juga menandatangani petisi yang meminta reformasi politik di Cina, termasuk independensi peradilan dan perubahan yang demokratis.

Dalam wawancara dengan BBC, jurnalis investigatif Wang Kexin mengatakan dia yakin pemimpin Cina akan meratifikasi ICCPR dalam rapat parlemen mendatang, tujuan yang diakuinya sebagai "sangat ringan dan konservatif".

"Kami tidak berani bermimpi bahwa Cina akan membuat kemajuan yang banyak dengan cepat," kata Wang. "Negara membangun tahap demi tahap dan upaya kami juga mengubah sesuatu secara bertahap. Ini merupakan situasi yang memalukan, bagi kami sekarang."

Dia tidak ingin mengidentifikasikan orang yang pertama kali menulis surat dan mengumpulkan tandatangan, karena situasi di Cina.

Menurut China Media Project, sebuah kelompok yang berbasis di Universitas Hong Kong yang memantau media Cina, surat ini akan diterbitkan pada Kamis.