Jumat, 3 Oktober 2025

Dewan Minta Diaudit, Kopel Desak Mudji Waluyo Dicopot

Kopel) Indonesia Syamsuddin Alimsyah mendesak pencopotan Kapolda Sulsel Irjenpol Mudji Waluyo.

Editor: Budi Prasetyo

Laporan Wartawan  Tribun Timur / Ilham

TRIBUNNEWS.COM  MAKASSAR,-Setelah Mantan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Syamsuddin Radjab, giliran Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Syamsuddin Alimsyah mendesak pencopotan Kapolda Sulsel Irjenpol Mudji Waluyo.

Syamsuddin menyusul dugaan terhadap sosok Mudji yang tidak netral sebagai Kapolda di pusaran Pilgub Sulsel 2013 ini. Mudji diduga membantu kepentingan politik incumbent Syahrul Yasin Limpo.

Indikasi keberpihakan Mudji, menurut Syamsuddin, yakni, polisi membiarkan Bupati Wajo Burhanuddin Unru yang juga pendukung Syahrul menganiaya simpatisan Ilham-Aziz (IA) di Doping Wajo, polisi membiarkan berbagai kecurangan pelanggaran saat pencoblosan di Gowa dan Toraja, dan indikasi lainnya.

"Saya setuju, bukan hanya dicopot, saya kira, Kapolda harus mengklarifikasi ke publik kinerjanya selama ini dan perlu diaudit keuangannya. Kasus Wajo itu bukan lagi soal pilkada saja, ini kriminal luar biasa. Ada segerombolan orang karena kekuasaannya dan nafsunya mau memenangkan cagub sampai harus menganiaya warga. Korban saat dianiaya ada petugas yang menyaksikan. Tapi apa yang dilakukan kapolda?," kata Syamsuddin kepada Tribun, Selasa (29/1).

Menurut Syamsuddin, masyarakat wajar-wajar saja berpandapat negatif atas sikap Kapolda di Pilgub ini. Pasalnya, lanjut Syamsuddin, tindak keberpihakan Kapolda bukan rahasia lagi.

"Masyarakat tidak bisa disalahkan berperseppsi negatif dengan kapolda dengan bukti-bukti yang cukup membuat curiga publik semakin kuat. Kita liat saja berbagai kasus pelanggaran selama ini. Ada apa dengan kasus Bulukumba (penahanan tim IA Andi Muttamar) harus diambil alih kapolda langsung?,

tapi kasus Wajo yang justeru pencuikan dan pengeroyokan warga diduga kuat melibatkan Bupati Wajo justru diam. Publik akan membandingkan karena di Bulukumba pelakunya sekarang sudah rakyat biasa dan bukan pendukung SYL maka bisa langsung penjara, tapi di Wajo karena kepentingan suara SYL bisa bebas berkeliaran," jelas pria asal Bulukumba ini.

Sebelumnya, mantan Ketua PBHI, Syamsuddin Radjab, mengatakan, desakan pencopotan Mudji, tidak hanya merujuk sikap tidak netral.

"Namun, selisih duit pengamanan Pilgub Rp 9,6 Milyar (dari total 38,8 M) itu kami duga masuk di kantong Mudji, makanya kami minta penjelasan. Kami terima laporan, usulan anggaran Polres Bulukumba dipotong," kata Syamsuddin Radjab kemarin.

Terpisah, Anggota Komisi C DPRD Sulsel Muktar Tompo yang membidangi keuangan ini juga mendesak agar Mudji segera diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum dicopot.

"BPK perlu lakukan audit keuangan ke Polda Sulselbar. Anggaran pengamanan memang diminta Polda dan di sediakan untuk dua putaran. Ingat, surat Kapolda ke DPRD Sulsel tertanggal 8 Januari meminta debat kandidat edisi kedua,

diselenggarakan di luar Sulsel dengan alasan keamanan. Kami tanya, duit pengamanan puluhan milyar itu ke mana?. Ini bukti bahwa bukan KPU yang mau membatalkan, tapi Polda," kata Muktar Tompo, Selasa (29/1/2013).

Baca   Juga  :

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved