Senin, 6 Oktober 2025

Bupati Menikahi ABG

Aceng Lawan SBY, Istana: Dia Salah Alamat

Bupati Garut, Aceng Fikri, ingin melawan siapa saja yang hendak memecatnya. Jika sebelumnya akan melawan putusan

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Anwar Sadat Guna
zoom-inlihat foto Aceng Lawan SBY, Istana: Dia Salah Alamat
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Bupati Garut Aceng HM Fikri dikawal sejumlah petugas saat masuk ruang Subnit I Keamanan Negara (Kamneg) Direktorat Reserse Kriminal Polda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin (10/12/2012). Aceng memenuhi panggilan Polda Jabar sebagai saksi terkait kasus dugaan penipuan senilai ratusan juta yang dilaporkan Asep Rahmat Kurnia Jaya. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bupati Garut, Aceng Fikri, ingin melawan siapa saja yang hendak memecatnya. Jika sebelumnya akan melawan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mendagri Gamawan Fauzi maka sekarang Aceng akan melawan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Melalui Pengacaranya, Egi Sudjana, Aceng mengancam akan mengajukan Presiden SBY ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kalau Presiden setuju pemberhentian Aceng jadi bupati Garut.

"Kalau Presiden memberhentikan Aceng Fikri sebagai Bupati Garut, kami akan melawan. Kami akan PTUN-kan Presiden," kata Egi, kemarin.

Menanggapi hal tersebut, Tribunnews.com, Jumat (24/1/2013), mengkonfirmasi ke Staf Khusus Presiden bidang Informasi, Heru Lelono.

"Salah alamat bila Bupati Garut betul mengatakan akan melawan Presiden atas keputusan pemberhentiannya," kata Heru.

Dikatakan keputusan pemberhentian Bupati dikeluarkan atas hasil sidang paripurna DPRD, kemudian diajukan ke Mahkamah Agung untuk pertimbangan akhir hukumnya. "Mendagri atasnama konstistusi hanya menjalankan tugas administratif saja," kata dia.

Dijelaskan hal ini yang malah banyak diperbincangkan para pengamat ketatanegaraan.
"Secara struktural, Bupati berada dibawah Presiden, namun secara konstitusi yang ada sekarang, Presiden tidak bisa memberikan sangsi, misalnya memberhentikan seorang Bupati. Mungkin hanya bisa menegur," kata Heru.

Dikatakan pertimbangan MA pasti bukan hanya hukum semata, namun juga nilai etika sebagai seorang pemimpin masyarakat.
"Karena makna hukum yang sejati adalah keadilan untuk menjaga keadaban bangsa, bukan sekedar pasal-pasal yang tertulis didalam buku hukum semata," kata Heru. (Aco)

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved