Jokowi-Ahok Harus Tegas Kepada Pengembang Perusak Lingkungan

Oleh Arief Pouyono

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Banjir 5 tahunan yang terjadi di Jakarta karena kesalahan pemerintah dalam mengatur tata ruang Kota jakarta,banjir akan tetap terjadi walaupun sudah dibangun Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur.

Ada pertanyaan besar mengapa Belanda ketika masih menjajah Indonesia dan membangun pelabuhan Sunda Kelapa pada abad ke 17 yang kemudian 2 abad kedepan, tidak memperluas pelabuhan Sunda Kelapa ke arah Pluit dan Muara Karang?

Tetapi, malah membangun pelabuhan Tanjung Priok yang dimulai tahun 1890 yang pada jaman itu, merupakan pelabuhan terbesar di dunia untuk meyaingi pelabuhan Terusan Suez yang dikelola oleh Inggris.

Sekitar abad 18, Kota Jakarta terjadi juga kebanjiran. Namun tidak sebesar saat ini dan untuk mengatasi banjir, Belanda saat itu membuat kanal kanal banjir seperti kali Gunung Sahari yang menembus sampai Ancol.

Serta menetapkan daerah Pluit (pluiteran) dan Muara Karang sebagai daerah resapan air laut dan pembuangan air sungai dan menetapkan sebagai kawasan hutan manggrove.

Kawasan puncak tidak dibangun villa dan diperkuat dengan penanaman kebun teh. Itu semua untuk melindungi Kota Jakarta dari banjir dan semua data rencana yang dilakukan oleh openbar werken (dept PU belanda) --datanya tersimpan di kantor arsip departemen PU di Citeurep yang keadaannya cukup meyedihkan alias acak acakan--

Seharusnya data data tentang rencana tata kota yang pernah dibuat Belanda  oleh pemerintah dijadikan referensi dalam membuat tata ruang Kota Jakarta dan kota lainnya. Sehinga pembanguna Kota Jakarta bersahabat dengan alam.

Satu hal yang menarik dalam rancang bangun pelabuhan Tanjung Priok, Belanda membangun dam sepanjang pelabuhan untuk menahan air laut karena Belanda tahu, pesisir utara Kota Jakarta itu lebih rendah dari air laut.

Oleh karena itu pembangunan deep tunnel yang akan dibangun oleh pemda DKI akan sia sia saja kalau tata ruang Kota Jakarta tidak direformasi seperti pelarangan atau penghentian pembangunan perumahan di Pantai Indah Kapuk dan reklamasi pantai

Hal ini saya ketahui sebab tahun 2000 hingga 2002 saya sempat menjadi assitant peneliti dari peneliti dari leiden. University dan vrije university Amsterdam yang meneliti tentang sejarah sosial ekonomi dalam pembangunan pelabuhan tanjung priok

Pemerintah DKI yang dipimpin Jokowi Ahok harus berani dan tegas terhadap para pengembang properti yang banyak merusak lingkungan hidup.

Selain itu dukungan rakyat jakarta diperlukan oleh Jokowi Ahok dalam melakukan reformasi birokrasi dipemda DKI yang korup serta untuk melawan para pengembang property yang nakal ,dan pemindahan Ibu kota bukanlah solusi.