Nasir Djamil: Penyimpangan Dana Haji Tertutup Rapi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan transaksi mencurigakan penggunaan dana haji ke Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) karena dinilai tidak transparan.

Anggota Komisi VIII DPR Nasir Djamil, pelaporan PPATK mirip dengan apa yang dilaporkan tim pengawasan haji.

"Laporan PPATK ini juga sekaligus membantah keterangan Menteri Agama Suryadharma Alie saat raker dengan Komisi VIII, bahwa pelaksanaan haji tahun 2012 lebih baik," kata Nasir ketika dihubungi wartawan, Kamis (3/1/2012).

Politisi PKS itu melihat laporan PPATK merupakan tantangan bagi KPK untuk membongkar penyimpangan dalam pengelolaan haji.

"Selama ini dugaan dugaan penyimpangan terkait pengelolaan haji ini disinyalir ditutup dengan rapi. Makanya ini tantangan bagi KPK," kata Nasir.

Menurut Nasir dalam penyelanggaran haji ada sejumlah masalah klasik yang selalu terjadi setiap tahunnya. Ia mencontohkan pemilihan pemondokan yang relatif jauh, makanan yang kurang baik, dan transportasi lokal selama pelaksanaan ibadah haji.

Untuk itu, Nasir mengatakan Komisi VIII DPR mendukung temuan PPATK tersebut dan meminta agar aparat penegak hukum, bisa menindaklanjuti dugaan penyimpangan  tersebut.

"Sudah sejak lama tercium bahwa pengelolaan dana haji tidak transparan dan cenderung menjadi peluang terjadinya KKN," ujarnya.

Nasir mengungkapkan seharusnya Pemerintah Indonesia perlu membangunan pemondokan yang permanen di Makkah dan Madinah mengingat jumlah jamaah haji indonesia terbesar jumlahnya.
"Di luar jamaah haji, pemondokan itu bisa dikomersilkan," katanya.

Nasir juga mengungkapkan sistem perencanaan penganggaran haji yang tidak baik. Ia pun berharap Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu dapat memperbaiki sistem tersebut.

"Tapi berat buat beliau. Karena jika  jajaran  dibawah Pak dirjen tidak direformasi, maka akan selalu sama hasilnya," ungkapnya.