Timor Leste pasca kepergian PBB
Perdagangan obat bius dan pencucian uang menjadi tantangan Timor Leste pasca kepergian pasukan perdamaian PBB, Senin (31/12).
Tantangan keamanan masih membayangi Timor Leste setelah PBB secara resmi mengakhiri misi damai di Timor Leste, Senin (31/12).
Pasukan PBB sebelumnya telah ditarik sejak Oktober saat pasukan keamanan Timor Leste mengambil alih tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan hukum.
PBB memainkan peran penting saat kemerdekaan Timor Timur melalui referendum 1999, mengakhiri 24 tahun pendudukan Indonesia.
Pasukan perdamaian PBB kemudian kembali di tahun 2006 setelah kudeta militer yang gagal menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik di negara itu.
Finn Reske-Nielsen, kepala Misi PBB di Timor Lester, UNMIT, dalam sebuah pernyataan mengatakan: ''Rakyat Timor dan pemimpinnya telah menunjukkan keberanian dan keteguhan untuk mengatasi tantangan besar.''
"Meski banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan di masa mendatang, ini adalah sebuah momen bersejarah dalam pengakuan kemajuan yang berhasil dicapai.''
Dia mengatakan penarikan ini tidak mengakhiri kerjasama diantara PBB dengan Timor Leste, mengingat ''banyak tantangan yang masih harus dilakukan.''
PBB menjadi pemerintah sementara Timor Leste hingga 2002 saat secara resmi menjadi sebuah negara.
Pasukan Stabilisasi Internasional pimpinan Australia, ISF, juga dikerahkan pada tahun 2006 ditengah-tengah kekerasan yang memaksa ribuan orang mengungsi.
ISF juga telah mengakhiri misinya bulan lalu.
Sebagai salah satu negara termiskin Asia, Timor Leste akan bergantung pada bantuan luar untuk beberapa tahun ke depan.
Tantangan pasca PBB
Pasca berakhirnya misi PBB di Timor Leste ada sejumlah tantangan yang dihadapi negara itu, dari sisi keamanan salah satunya adalah soal perdagangan obat bius dan pencucian uang.
"Drug traficking adalah masalah yang sangat besar dan yang agak kami khawatirkan itu bisa tumbuh menjadi skala besar,.''
''Tapi kami yakin dengan bekerja sama seperti dengan Indonesia dan juga kami menjadi anggota interpol, serta kami juga bekerja sama baik dengan negara lain, paling tidak bisa mengatasi masalah ini," kata Menteri Pertahanan Timor Leste, Fransisco Guterres kepada BBC Indonesia.
