Pembangunan Tol Khusus Truk Terkendala Aturan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Warga Tanjung Priok dan Cilincing, Jakarta Utara harus sedikit bersabar untuk menghadapi macet yang diakibatkan banyaknya kontener dan truk di wilayah tersebut.

Sebab, rencana pembangunan jalan khusus truk dengan rute Cikampek-Tanjung Priok hingga saat ini masih stagnan. Selain terhambat pembebasan lahan, pembangunannya masih terhambat soal aturan.

Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum, menjelaskan aturan ini terkait perizinan di segala sisi baik dari lahan, perencanaan tata ruang wilayah hingga urusan izin Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT).

"Soal tol Cikampek-Tanjung Priok ini masih ada masalah, tapi masih dibahas di BUMN yang punya ide itu. Kita harus bahas biar tidak menabrak aturan," kata Djoko seperti dilansir Tribunnews dari Kompas.com, Rabu (26/12/2012).

Menurut Djoko, sebenarnya pemerintah sudah memiliki akses tol dari Cibitung ke Tanjung Priok. Namun dengan adanya ide dari PT Jasa Marga Tbk (JSMR), maka ada ide untuk membuat akses tol baru khusus truk yang menyambungkan antara Cikampek ke Tanjung Priok secara langsung.

"Izin inilah yang belum bisa dilaksanakan. Daripada nanti mempersulit kami sendiri, lebih baik dijelaskan lebih rinci dulu (maksudnya)," tambahnya.

Apalagi dalam soal kendala lahan, pemerintah juga masih belum sepakat dengan masyarakat setempat, khususnya lahan yang akan dipakai untuk jalan tol tersebut.

Sekadar catatan, Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk (JSMR) Adityawarman menjelaskan proyek ini direncanakan akan terbentang sepanjang lebih dari 30 kilometer. "Namun, saat ini sedang dilakukan studinya. Jalan itu masih terkendala soal tanahnya, pembebasan lahannya," kata Adityawarman.

Menurut Adityawarman, lahan sepanjang 30 km itu sebenarnya merupakan kelanjutan dari proyek pembangunan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 dengan rute Kunciran (Tangerang)-Bandara Soekarno Hatta-Serpong (Tangerang Selatan) yang sudah ada.

Namun, karena masih ada kendala pembebasan lahan, perseroan juga mencari beberapa lahan alternatif. Sayang, Adityawarman enggan menjelaskan lahan alternatif tersebut. "Hal itu dilakukan agar kedua jalur bisa efektif," katanya.

Alasan pembebasan lahan yang sulit itu disebabkan kawasan tersebut sudah padat penduduk. "Karena sudah padat perumahan, kami akan cari alternatif, lewat mana rutenya yang pas," katanya.