PKP Tuntut Pemerintah Lebih Serius Tangani Masalah di Pemerintahan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Nasional Pengawas Kinerja Aparatur Pemerintahan (PKP) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Setiabudi, Selasa (18/12/2012).

Selain berunjuk rasa, ratusan massa itu juga melaporkan Dirut disalah satu perusahaan ternama atas dugaan tindak pidana korupsi ke KPK, atas dugaan penghilangan uang muka Rp 30 Miliar.

Dalam aksi demonstrasi sekaligus pelaporan tersebut, dilakukan oleh PKP beserta seratus massa komunitas masyarakat anti-korupsi di gedung KPK. Dalam aksinya, PKP menginginkan pemerintah  agar dapat lebih serius lagi menangani permasalahan yang ada di lingkungan pemerintahan. 

Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan ke KPK itu, PKP meminta agar Dirut salah satu perusahaan ternama A segera diperiksa. Karena di duga telah merugikan negara dengan menghilangkan uang muka sebesar Rp 30 Milyar, dari Proyek Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK).

Menurut Koordinator aksi PKP, Riano Oscha mengatakan, kedatangan PKP di sini (KPK), guna menyampaikan laporan ke KPK, terkait masalah tindak pidana korupsi. Dalam proyek internet masuk desa MPLIK yang uang mukanya sebesar milyaran meluap, serta tak ada kejelasan tentang pertanggung jawabannya.

”MPLIK sendiri merupakan salah satu program USO (Universal Service Obligation),” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, Selasa (18/12/2012).

Program MPLIK sendiri telah menelan dana yang cukup banyak, namun sampai hari ini pelaksanaannya masih jauh dari teratur bahkan cenderung tidak transparan. Dalam aksi unjuk rasa kemarin, pelaporan ke KPK itu, PKP turut serta membawa berbagai lampiran barang bukti awal. Yang semuanya berupa surat, nota serta beberapa nama institusi terkait yang terlibat dalam kasus itu.

Klik: