Pendidikan Karakter Perlu Digenjot karena Tawuran Pelajar Menggila
Anggota Komisi X DPR Herlini Amran mendorong Kemendikbud, agar segera melakukan rekapasitasi pendidikan berkarakter siswa SMK.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Herlini Amran mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), agar segera melakukan rekapasitasi pendidikan berkarakter siswa SMK.
Ini perlu dilakukan, menyusul makin merebaknya kasus tawuran yang melibatkan siswa SMK akhir-akhir ini.
“Saya meminta Kemendikbud segera menekan tombol ‘alarm’ darurat karakter. Ini adalah fakta, bahwa program pembinaan karakter yang sekarang dilakukan, gagal mengatasi tawuran pelajar hingga ke akar masalahnya,” ungkap politisi PKS di Kompleks DPR, Rabu (28/11/2012).
Sejak Agustus hingga November 2012, sedikitnya ada sembilan berita tawuran yang melibatkan pelajar kejuruan di layar kaca.
Sementara, data Komnas Perlindungan Anak menyebutkan, jumlah tawuran pelajar pada 2011 sebanyak 339 kasus, dan memakan korban jiwa 82 orang.
Tahun sebelumnya, jumlah tawuran antar-pelajar sebanyak 128 kasus. Hingga September 2012, terjadi 86 kali tawuran antar-pelajar, dengan 26 korban meninggal dunia.
Rabu malam, polisi baru melepas 35 siswa SMK Grafika (18 di antaranya dalam pengaruh minuman keras, satu orang membawa senjata tajam), yang terlibat pembajakan Bus Patas 54 jurusan Depok-Grogol, untuk menyerang pelajar SMK Bunda Kandung.
“Harus menuggu berapa korban lagi? Sudah saatnya jajaran Kemendikbud merekapasitasi pendidikan karakter bagi siswa-siswa SMK, karena yang sekarang diprogramkan tidak efektif. Tentu, penguatan karakter perlu segera dilakukan juga pada pelajar SD, SMP, dan SMU,” tuturnya.
Padahal, selama 2012, papar Herlini, khusus untuk SMK saja, anggarannya mencapai Rp 9,6 miliar. Total anggaran 2012 yang terkait program pendidikan karakter mencapai Rp 111 miliar.
Menurut Herlini, dari anggaran sebesar itu, belum terlihat adanya program pembinaan karakter yang sistematis dan berkesinambungan. Malah, sebagian besar tersedot untuk perhelatan dan gebyar-gebyar.
"Begitu pun yang Rp 9,6 miliar tadi, kenapa dihabiskan untuk membiayai pelatihan si pelatih pendidikan karakter dan bela negaranya saja? Untuk memperbaiki karakter siswa SMK-nya mana? Tidak ada sistem yang kohesif antara guru, pengelola sekolah, dan wali murid untuk meredam potensi tawuran pelajar,” beber Herlini.
Anggota DPR asal Kepulauan Riau, mendesak Kemendikbud segera merekapasitasi pendidikan karakter, agar bobotnya langsung dapat memperbaiki karakter siswa kejuruan. Pintu masuknya, mengawal kurikulum baru yang kabarnya akan diuji publik.
“Saya belum melihat detail elemen perubahan menyangkut kompetensi sikap dalam draft kurikulum baru untuk SMK. Apakah itu sudah mencakup penguatan moral, atau budi pekerti pelajar kejuruan?" ucapnya.
Domain sikap, menurut Herlini, tidak cukup hanya diajarkan secara verbal seperti sekarang, melainkan harus dengan contoh dan teladan. (*)