Hasyim Muzadi: Israel Tidak Mempan Dikutuk

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serangan Israel terhadap Palestina di Gaza, mendapat kecaman dari Umat Islam di penjuru dunia.

Namun, menurut Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS) KH Hasyim Muzadi, kecaman saja tak cukup untuk menghentikan kekerasan Israel.

“Israel Zionis tidak akan mempan dikutuk, karena mereka sesungguhnya hanya tahu kepentingannya sendiri,” kata Hasyim kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/11/2012).

Menurutnya, untuk mengatasi serangan Israel, Bangsa Palestina harus bersatu lebih dulu.
”Yang diperlukan sebenarnya, pertama kali adalah persatuan Fatah dan Hamas, yang selama ini terus diadu domba habis-habisan oleh Israel,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Hasyim, perlu kesadaran negara-negara Arab untuk mau membantu Palestina, dengan sungguh-sungguh dan jujur.
“Karena, sampai hari ini setiap negara Arab atau Islam diserang agresor, selalu saja berpangkalan di salah satu negara Islam sendiri,” tuturnya.

Liga Arab, paparnya, juga tampak lebih membantu kepentingan barat daripada bangsa rasnya sendiri.

“PBB pun selalu tumpul ketika Israel melanggar HAM internasional,” ucapnya.

Perlakukan PBB terhadap Israel, beber Hasyim, sangat berbeda jika berhadapan dengan negara-negara Islam.

“Kalau yang dituduh melanggar HAM adalah negara Islam yang tidak disuka oleh zionis, langsung dihukum dan diserbu. Penyerbuan itupun atas nama hak asasi manusia,” kata mantan Ketua Umum PBNU.

Di Indonesia, tuturnya, keadaannya kurang lebih sama. Para penggiat HAM di Indonesia, hampir tidak mungkin diharapkan untuk mengatakan Israel dan pendukungnya melanggar HAM berat secara internasional.

“Mereka, para penggiat HAM Indonesia, pada umumnya lebih suka meneliti bangsanya sendiri dengan tuduhan melanggar HAM berat,” ujar Hasyim.

Para penggiat HAM Indonesia biasa bicara tentang konflik Sampang, Poso, Cikesik, Ciketing, Cirebon, Solo, Ambon, Papua, Lampung, Aceh, dan yang terakhir membela PKI sebagai korban.

“Mereka mempersoalkan, bukan untuk mencari penyelesaian dalam nuansa keindonesiaan, tapi hanya mencatat, kemudian dilaporkan ke luar negeri, agar asing bisa menghum Indonesia,” terangnya.

Pekerjaan bisnis HAM semacam ini, menurut Hasyim, tentu tidak berguna untuk Indonesia, dan juga tidak terpuji.

“Apalagi kalau berdasarkan program paket bantuan asing, tentu pekerjaan memalukan,” cetusnya.

Karena itu, Hasyim mengajak kaum Muslimin di Indonesia merapatkan barisan.

“Jangan ada lagi lembaga Islam atau yang keislam-islaman, terpengaruh terhadap program intervensi pemikiran ini, hanya karena ingin disebut intelek atau berwawasan global. Waspadalah kaum Muslimin dan Bangsa Indonesia terhadap HAM yang westernis dan neokomunis,” imbaunya. (*)