BEM UI Tuntut Akhiri Kerja Sama Asing Kelola Blok Mahakam
Puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Sabtu (10/11/2012).
Dalam aksi mereka didepan istana, BEM UI mempermasalahkan pengelolaan sumber daya alam negara, khususnya Minyak dan Gas (Migas) yang dinilai belum dapat dirasakan hasilnya oleh rakyat Indonesia.
"BP Migas sebagai pihak yang mewakili pemerintah dalam melakukan kontrak dengan perusahaan-perusahaan minyak, baik nasional maupun luar negeri belum berhasil memberikan manfaat yang dapat dinikmati rakyat," tutur Patriot, Koordinator aksi dari BEM UI.
Lebih lanjut, BEM UI mencontohkan keberadaan Blok Mahakam sebagai salah satu bukti bagaimana kekayaan alam Indonesia yang begitu besar ternyata belum dirasakan secara meluas oleh rakyatnya. Blok Mahakam saat ini terikat kontrak sampai tahun 2017 dengan Total E and P Indonesia dan Inpex Corporation, dengan cadangan 12,5 triliun cubic feet dan potensi keuntungan 187 miliar US dollar.
"Dengan cadangan dan keuntungan yang begitu besar mendorong perusahaan-perusahaan asing mengajukan perpanjangan kontrak kerja. Padahal, begitu banyak proyek kesejahteraan yang bisa dieksekusi dengan keuntungan sebesar itu," tukasnya.
Sementara itu, lanjutnya, perdebatan justru terjadi antara kementerian ESDM, BP Migas, Kementerian BUMN, DPR, dan Pertamina dalam menghadapi kontrak kerja yang berakhir tahun 2017 tersebut.
Kementerian ESDM dan BP Migas lebih memilih memperbaharui kontrak kerjasama dengan alasan transfer teknologi kepada Pertamina. Kementerian BUMN juga mengambil sikap yang sama tetapi dengan perubahan prosentase, 70% keuntungan ke negara dan 30% ke perusahaan.
Sementara itu, DPR (sebagian anggota komisi VII) dan Pertamina beranggapan bahwa saat kontrak berakhir, tidak perlu ada perpanjangan.
"Kami mendukung penghentian kerjasama saat kontrak berakhir, Blok Mahakam harus diserahkan 100% kepada Pertamina. Kembalikan Blok Mahakam ke pangkuan Ibu Pertiwi," tegasnya.
Menurut BEM UI, pemerintah selalu memberikan diskursus kepada publik bahwa Pertamina belum mampu secara infrastruktur teknologi dan kemampuan SDM untuk mengelola Blok Mahakam sendiri.
"Sudah saatnya pemerintah mengganti sudut pandang dari melihat Pertamina tidak mampu, menjadi mendukung dan memampukan Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam. Wujudkan pengelolaan SDA yang dikuasai penuh oleh Negara serta pengalokasian keuntungan bagi kesejahteraan rakyat," tandasnya.
Klik:
