PKS: Usut Intervensi Laporan BPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Indra mengaku tak kaget dengan pernyataan Taufiequrrahman Ruki. Mantan Ketua KPK itu sempat menyebutkan laporan BPK diintervensi.

"Jadi saya tidak kaget apabila ada pernyataan yang disampaikan oleh salah seorang anggota BPK, bahwa dalam proses audit investigatif yang dilakukan BPK diduga terjadi intervensi dari pihak-pihak tertentu," kata Indra di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/10/2012).

Menurut Indra, Proyek Hambalang yang sedang diperiksa oleh KPK memang merupakan salah satu mega skandal yang punya episentrum cukup besar dalam hal keterlibatan orang penting di negeri ini. Untuk itu, Indra meminta intervensi itu diusut.

"Menurut saya intervensi tersebut memang harus diusut. Pernyataan keterbukaan Taufiequrrahman Ruki tentunya bukan main-main. Tidak mungkin Pak Ruki sembarangan bicara, kalau tidak ada bukti yang kuat," tuturnya.

Indra menduga adanya pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Hambalang akan berupaya untuk menghilangkan jejak-jejak atau bukti-bukti keterlibatannya.

"Audit investigatif BPK atas Hambalang, merupakan salah satu ajang pembuktian bahwa BPK profesional dan independen. Hasil audit tersebut sudah lama ditunggu oleh DPR, KPK dan khalayak banyak," imbuhnya.

Indra mengatakan audit tersebut akan sangat membantu proses pengungkapan mega skandal proyek Hambalang. "Dalam hal dugaan keterlibatan Menteri terkait dalam kasus ini, memang sudah cukup sering disebut-sebut dan sangat kuat dugaan keterlibatannya. Logika sederhana saya, rasanya tidak mungkin Menpora tidak tahu proses atau perjalanan proyek sebesar Hambalang. Jadi BPK jangan bermain api, karena hal ini sudah sangat terang benderang," tukasnya.

Sebelumnya, seperti dilansir dari Harian Kompas, anggota Badan Pemeriksa Keuangan Taufiequrachman Ruki, menilai laporan audit investigasi BPK mengenai proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, telah diintervensi. Pasalnya, dalam laporan tersebut, nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor, tidak dinyatakan terlibat.

Padahal, dalam pemeriksaan awal yang dilakukan BPK, kata Taufiequrachman, terdapat sejumlah bukti keterlibatan Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tersebut dalam proyek Hambalang.

"Karena tidak ada nama Menpora dan korporasi-korporasi yang menerima aliran dana dalam laporan tersebut, saya meminta tim pemeriksa untuk memperbaiki laporannya. Kalau tetap tidak ada nama Menpora dan perusahaan-perusahaan itu, saya tidak akan tanda tangan laporan tersebut," kata mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu kepada Kompas, Kamis (18/10/2012), di Jakarta.

Klik: