BEM FISIP Universitas Indonesia Gelar SNPT 2012

TRIBUNNEWS.COM - BEM FISIP Universitas Indonesia menggelar Simposium Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 2012, turut mengundang 20 delegasi dari universitas yang tersebar di seluruh Indonesia, stakeholder pendidikan tinggi seperti, anggota DRP Komisi X, dan para praktisi pendidikan yang akan menghasilkan poin-poin mengenai pendidikan tinggi Indonesia yang ideal.

 Acara yang diselenggarakan pada 8-11 Oktober 2012 ini mengangkat isu pendidikan tinggi dengan rangkaian acara yang meliputi studium generale, talkshow, focus group discussion, dan deklarasi nasional.

 Simposium ini bukan hal yang bersifat final  melainkan merupakan langkah awal dalam pendidikan tinggi baik dalam aksesbilitas, mutu dan transparansi. Dengan relasi yang  kuat antar para  stakeholder maka akan diselenggarakan kembali FGD pasca simposium untuk mengevaluasi poin-poin yang telah disepakati.

 Kamis, 11 Oktober 2012 setelah melaksanakan focus group discussion yang terbagi dalam 3 komisi: filsafat, sosiologi, dan politik, telah disepakati poin-poin rekomendasi atau solusi bagi pendidikan tinggi Indonesia yang ideal. Melalui sidang pleno, diputuskan 8 butir kesepakatan yang murni berasal dari buah pemikiran 20 delegasi melalui musyawarah-mufakat, kemudian pukul 15.00 dilaksaksanakan deklarasi nasional. adapun kedelapan butir kesepakatan sebagai berikut:

1. Wujudkan pendidikan tinggi indonesia yang :

a.  Menanamkan karakter ke-Indonesiaan dan menjadi filter globalisasi

b.  Menanamkan tiga nilai, yaitu kebenaran, kebaikan, dan keindahan

c.  Menyelesaikan masalah-masalah Indonesia

d.  Menjadi hak semua rakyat Indonesia

2. Merumuskan kembali pendidikan tinggi sesuai dengan konsep pembangunan nasional yang berbasis pada universitas

3. Perumusan kebijakan pendidikan tinggi harus memperhatikan kesenjangan geografis, sosial, ekonomi, dan budaya.

4. Tata kelola universitas harus inklusif

5. Realisasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN secara efektif :

1. Adakan alokasi anggaran bagi kesejahteraan dosen yang terpisah dari anggaran pendidikan
2.  Pemerintah memberikan tunjangan operasional kepada PTS
3.  Alokasi beasiswa BIDIKMISI kepada mahasiswa PTS
4. Subsidiuntuk PTN ditingkatkan
5. Melaksanakan fungsi kontrol  yangtetap terhadapa semua instsansi yang mengelola dana pendidikan.

6. Libatkan mahasiswa dalam pengawasan tata kelola kampus.

7. Tolak segala bentuk praktek komersialisasi pendidikan tinggi

8.Pemerintah wajib membuat kebijakan afirmasi untuk menjamin akses ke pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu dan meminimalisir kesenjangan geografis.

- BEM FISIP Universitas Indonesia

TRIBUNNERS POPULER