Kekerasan Oknum TNI di Nunukan, Apa Kata Bupati?

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN -- Sejumlah warga di Pulau Sebatik masih mengeluhkan tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas menjaga perbatasan RI-Malaysia, terhadap mereka.

Apa kata Bupati Nunukan Basri terhadap tindak kekerasan yang masih dilakukan tersebut? Mantan Komandan Kodim 0911/Nunukan dengan pangkat terakhir Letnan Kolonel ini justru menegaskan, perbuatan anggota TNI itu hanya dilakukan oknum, bukan dilakukan institusi TNI. “Itu oknum saja,” ujarnya. Iapun menegaskan, tindakan oknum dimaksud sudah mendapatkan perhatian dari pimpinannya.

“Itu sudah dilaksanakan pimpinannya. Sudah dilakukan pembinaan. Jadi tidak ada, biasa dimana-mana begitu. Dia juga masih muda kan? Makanya kita saling menjaga lah,” ujarnya usai menjadi Inspektur Upacara HUT Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-67 tahun, Jumat (5/10/2012).

Pada kesempatan itu, Basri juga menekankan agar jajaran TNI khususnya yang menjaga langsung garis perbatasan RI-Malaysia untuk meningkatkan solidaritas terhadap masyarakat. Dengan solidaritas yang tinggi, diharapkan tidak terjadi lagi tindakan kekerasan terhadap masyarakat.

Sementara itu, Komandan Kodim 0911/Nunukan Letkol Inf Budijanto mengatakan, selama ini pihaknya pasti akan memberikan tindakan sesuai prosedur yang berlaku jika ada oknum anggota TNI yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat.

“Kalau dari oknum TNI melakukan kekerasan, yah memang kedalam kita memberikan tindakan. Tindakan kedalam, kita proses kedalam, sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ujarnya.

Diakuinya, ada beberapa oknum yang pernah melakukan tindak kekerasan terhadap masyarakat. Oknum itupun harus ditertibkan.

“Kita akan pembenahan kedalam, sehingga apapun yang dilakukan prajurit atau oknum ini harus kita tertibkan. Karena prajurit sendiri ini memang pada dasarnya adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan, sehingga kita harus tertibkan. Mungkin yang bersangkutan ada kelewat atau ada yang kurang pas dengan hukum yang harus diterapkan oleh TNI sehingga kita wajib meluruskan. Jadi harus kita berikan tindakan sesuai dengan prosudur yang berlaku,” katanya.