Pemilihan Gubernur Kalbar
Partisipasi Pemilih di Ketapang Minim
Partisipasi masyarakat Kabupaten Ketapang untuk menggunakan hak suaranya dalam pilgub Kalbar terbilang sangat rendah.
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ali Anshori
TRIBUNNEWS.COM, KETAPANG - Partisipasi masyarakat Kabupaten Ketapang untuk menggunakan hak suaranya dalam pilgub Kalbar terbilang sangat rendah. Data yang dilansir tim desk pilgub Kalbar Kesbang Linmas Ketapang, rata-rata angka golput di setiap kecamatan 30 persen lebih.
Menduduki urutan tertinggi golput adalah Kecamatan Matan Hilir Selatan, dari 24.859 DPT yang menggunakan hak suaranya hanya 13.452 atau 54,11 persen, dengan demikian golput di kecamatan ini mencapai 45,89 persen.
Sedangkan golput tertinggi kedua adalah Kecamatan Singkup. Dari 5.081 DPT hanya 2.855 atau 56,19 persen yang menggunakan hak suaranya, sedangkan masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya atau golput mencapai 43,81 persen.
Angka golput di Kecamatan Muara Pawan juga tidak kalah banyak, dari jumlah 10.339 DPT, yang menggunakan haknya hanya 6.331 pemilih, atau 61,23 persen, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 38,77 persen. Disusul kemudian Kecamatan Matan Hilir Utara, dari 11.072 DPT yang menggunakan hak suaranya hanya 6.843, atau 61 persen sedangkan yang tidak menggunakan hak suaranya mencapai 38,20 persen.
Anggota KPU Ketapang Roni mengatakan, pihaknya belum melakukan evaluasi terhadap hasil pilgub gubernur Kalbar kali ini. Sebab proses perhitungan suara belum selesai. Namun demikian dia menganggap banyaknya golput dalam pilkada kali ini disebabkan banyak factor.
"Jadi tidak bisa serta merta kita ambil kesimpulan. Kita butuh informasi banyak di lapangan, apakah itu karena kesadaran pemilih, atau kinerja kita di lapangan, pada saat proses pemutahiran data atau penyampaian undangan atau dari calon itu sendiri," katanya.
Dia mengatakan, jika dilihat di lapangan kecenderungannya memang seperti itu. Hanya saja butuh proses untuk menelaah lebih jauh, faktor penyebab terjadinya banyak golput di Kabupaten Ketapang.
"Kedepan tugas dan tanggung jawab KPU adalah melakukan pemutahiran data seakurat mungkin, dan memang itu tantangannya besar, sebab dipengaruhi kinerja petugas pada saat pendataan, dan upaya proaktif dari pemilih memang perlu diadakan sosialisasi kembali," jelasnya.
Roni mengatakan, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan jelas calon yang akan dipilih, hal ini juga bisa menjadi penyebab masyarakat enggan untuk memilih. Disamping itu terkadang calon juga belum dikenal masyarakat.
"Jadi kerja lebih keras lagi kedepan, agar proses pelaksanaan pilkada bisa lebih baik, dan masyarakat yang menggunakan hak suaranya juga lebih banyak," tegasnya.
Ketua KPU Ketapang Juardhani mengatakan, KPU sudah maksimal dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, baik sosialisasi melalui media massa, cetak elektronik maupun rapat secara terbuka.
"Kita belum bisa mengetahui apa yang menjadi penyebab utamanya, namun kalau kita lihat memang kampanye yang dilakukan masing-masing calon tidak terlalu gencar, mereka lebih memilih berkunjung ke lapangan, padahal rapat dan tatap muka juga mempunyai pengaruh besar," jelasnya.
Baca Juga:
