LSM Pancasila Jiwaku Tuding Bupati Nunukan tidak Tegas

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN - Masih banyaknya pegawai malas disertai kinerja pegawai yang tidak meningkat, pascakenaikan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) disebabkan karena Bupati Nunukan Basri tidak tegas.

Pembenahan birokrasi seperti yang didengung-dengungkan Bupati diawal kepemimpinannya hingga kini tak juga terwujud setelah lebih setahun memimpin. Bupati tak lebih hanya mampu memaksa para pegawai mengenakan seragam linmas dan waskat serta papan nama. Selebihnya, kinerja maupun kedisplinan pegawai tak juga menunjukkan kemajuan.

Ketua LSM Pancasila Jiwaku Mansyur Rincing menuding, Bupati Nunukan tidak tegas terhadap bawahannya sehingga mereka seringkali mengabaikan perintah atasan. Para pegawai di Nunukan masih berani tidak disiplin bahkan tidak menjalankan perintah Bupati.

"Saya menilai (Bupati) sangat, sangat, belum tegas. Oknum SKPD baik di depan Bupati tetapi di belakang bermain. Ini sangat tidak bagus. Kalau bicara tegas, saya yakin Bupati tidak tegas sekali," ujarnya.

Ketidakdisplinan para pegawai ini sebenarnya tidak lepas pula dari contoh buruh yang diberikan para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Tak sedikit kepala SKPD yang masih jarang masuk kantor.

"Ini memberikan contoh yang tidak baik kepada bawahannya," ujarnya.

Bupati harusnya berani bertindak tegas terhadap pegawai yang tidak disiplin. Bupati yang dipilih rakyat tidak perlu ragu bertindak tegas, karena rakyat selalu berada di belakangnya.

"Persoalan ada kepala SKPD mencla-mencle, Bupati harus menegur. Kalau mereka sudah ditertibkan tetapi dia tidak terima, harus dimutasi. Sebenarnya banyak tantangan yang dihadapi SKPD ini. Persoalan ini, ketika dia melawan atasannya itu sudah keliru," ujarnya.

Mansyur mengingatkan Bupati agar menyadari jika SKPD merupakan ujung tombak Bupati untuk menyukseskan program-programnya. Semua pegawai di SKPD mulai dari kepala dinas hingga staf punya tanggung jawab besar terhadap keberhasilan Bupati melaksanakan janji-janji kampanyenya.

"Kalau perlu setiap Senin di-briefing dan diberikan ancaman sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena (sanksi) itu kan sudah diatur semuanya," ujarnya.

Bupati juga harus menyadari, kegagalan SKPD melaksanakan program Bupati justru berdampak pada penilaian masyarakat yang menganggap Bupati telah gagal.

"Kalau ada kesalahan yang dilakukan oknum SKPD, Bupati yang dituduh. Padahal SKPD perpanjangan tangan Bupati dan Wakil Bupati. Bupati dan Wakil Bupati hanya menilai kinerja. Maka dari itu segeralah merombak kabinet," ujarnya.

Baca Juga:

• Jokowi Tawarkan Pengembangan Fashion Batik 
• KPU Paser Baru Terima 2 Berkas Parpol
• Permintaan APKASINDO Tak Digubris Pengusaha Sawit 
• Sri Ditodong Senjata Rp 35 Juta Melayang