SBY: Antar Penegak Hukum Harus Saling Menguatkan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta institusi penegak hukum untuk saling mendukung dan menguatkan. Institusi yang dimaksud yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

SBY menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan dengan tidak diperbolehkan tebang pilih dan pandang bulu.

"Harus memberi efek jera serta menjamin keadilan dan kesetaraan di depan hukum," kata SBY aat membacakan pidato kenegaraan di Hari Ulang Tahun ke-67 Kemerdekaan Republik Indonesia di depan sidang bersama DPR dan DPD di Jakarta, Kamis (16/8/2012)

SBY mengaku terlah meminta BPK, KPK, Polri, Kejaksaan Agung dan BPKP untuk  bisa mencegah praktek korupsi yang menyimpangkan dana APBN dan APBD. SBY mengatakan Indonesia telah bekerja keras untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara, agar memiliki anggaran yang makin besar untuk membiayai pembangunan.

"Bayangkan jika dana yang dengan segala keringat dapat kita sediakan dalam APBN dan APBD itu harus dikorupsi. Genderang perang terhadap korupsi tidak boleh kendur. Korupsi harus kita kikis habis. Memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa, harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula," ungkapnya.

SBY menegaskan tidak boleh adanya
intervensi terhadap instansi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi.

"Sikap saya jelas, bahwa antar penegak hukum harus menjalin kebersamaan, bukan bersaing secara tidak sehat dan saling melemahkan. Menegakkan hukum tanpa pandang bulu, adalah kuncinya," katanya.

Jika terjadi perbedaan pandangan, SBY menuturkan proses hukum harus tetap berjalan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Ia mengungkapkan  untuk menegakkan hukum terletak pada keberpihakan untuk mengungkap penyimpangan, bukan untuk menutup-nutupinya.

SBY juga mengucapkan rasa terimakasihnya kepada  KPK atas ketegasan dan kerja kerasnya. "Tentu saja kita juga mendorong jajaran Kepolisian, Kejaksaan  Agung, dan jajaran Mahkamah Agung untuk juga melakukan hal yang sama," imbuhnya.