Ratusan Ribu Karyawan PLN Ancam Mogok Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Ahmad Daryoko menegaskan bahwa, 150 ribu karyawan PT PLN (Persero) berstatus tenaga kontrak ancam gelar aksi mogok nasional terhitung awal Juli mendatang.

"Ada dua tuntutan yang sudah kami sampaikan kepada pemerintah pusat. Jika tidak dipenuhi, kami akan mogok massal," ujar Ahmad, sembari menunjukkan surat pemberitahuan rencana aksi yang ditujukan ke Mabes Polri, saat konferensi pers di Gedung Cawang Kencana, Jalan Mayjend Sutoyo Kav. 22, Jakarta Timur, Selasa (26/6/2012). 

Dua tuntutan tersebut yakni penghapusan sistem kontrak kerja outsourcing serta mengangkat para pekerja dengan status tersebut menjadi karyawan tetap.

Aksi dilakukan mengingat sejumlah kebijakan yang tidak dipenuhi PLN semisal pemberian upah lembur saat aktivitas diwaktu libur, kejelasan perpanjangan kontrak pekerja outsourcing, tidak melimpahkan pekerjaan administrasi dan keuangan kepada perusahaan penyedia jasa, kejelasan masa depan buruh serta memberikan hak hidup layak.

"Pada 7 Juni surat tuntutan ini sudah kami tembuskan ke Menakertrans, Menteri BUMN, Dirut PLN, Anggota DPR RI serta Dewan KSN se-Indonesia. Andai akhir Juni ini tidak ada respon maka seluruh pihak (karyawan outsourcing) di PLN mogok kerja. Itu sudah pasti," tegas Ahmad.

Lebih lanjut Ahmad menguraikan aksi ini, mendapat dukungan dari 13 Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis dan 12 Federasi Serikat Buruh Swasta. Guna memuluskan visi sedikitnya 107 perwakilan dari dua elemen tersebut mendeklarasikan Komite Persiapan Perlawanan Pekerja Outsourcing PLN (KP3OP). Wadah ini yang nantinya akan bertarung memperjuangkan hak para buruh.

Adapun mereka (buruh) yang terlibat dalam aksi solidaritas ini meliputi pekerja dari berbagai divisi seperti petugas catat meter, pelayanan tehnik gangguan listrik, operator gardu induk, operator pembangkit, administrasi dan keuangan.

Dikatakan Ahmad, mogok massal merupakan kali pertama dalam sejarah pergolakan buruh dibawah naungan PLN.

"Sudah sering unjukrasa tapi toh tidak ada hasilnya. Kita lihat saja apa tindakan pemerintah kalau buruh mereka stop bekerja," pungkasnya.

Klik Juga: