Kejagung Proses Pencekalan Mantan Ketua DPRD Kutim

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Kholish Chered

TRIBUNNEWS.COM, SANGATTA - Mantan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Mujiono, telah divonis pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta oleh Mahkamah Agung (MA) RI. Perkara ini merupakan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas perkara di Pengadilan Negeri Sangatta medio 2010 lalu.

Terkait putusan tersebut, pihak Pengadilan Negeri Sangatta telah menyerahkan surat pelaksanaan putusan pengadilan (P48) kepada Kejaksaan Negeri Sangatta, Kamis (10/5/2012) lalu. Kejari pun telah menerbitkan surat panggilan pertama dan kedua pada bulan Mei dan Juni 2012.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim,  Salim, SH, MH, berharap Mujiono kooperatif memenuhi panggilan tersebut. "Kalau sudah terbit putusan MA, dan sudah tiga kali dipanggil, maka yang bersangkutan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Kami himbau yang bersangkutan menyerahkan diri. Kalau tidak, makan pun tidak enak," kata Salim, Rabu (20/6/2012).

Kasi Pidsus Kejari Sangatta, Suwanda, Rabu(20/6/2012) mengatakan pihaknya telah menyerahkan surat pemanggilan pertama dan kedua di rumah Mujiono. Namun aparat belum bisa menemui yang bersangkutan. "Kami sudah mendatangi rumah saudara Mujiono di kawasan Jalan Pendidikan, Sangatta Utara juga di Malang. Namun yang bersangkutan tidak dapat kami temui," katanya.

Pihak Kejari rencananya akan membuat surat pemanggilan ketiga awal Juli mendatang. "Bila tiga kali panggilan tidak dipenuhi, kami akan melakukan pencarian melalui koordinasi lintas daerah," katanya.

Karena itu, Suwanda menghimbau Mujiono untuk segera menyerahkan diri. "Kami menghimbau saudara Mujiono selaku terpidana untuk kooperatif dan segera menyerahkan diri. Bila sudah dipanggil tiga kali tidak hadir, ia akan masuk daftar pencarian orang (DPO)," katanya.

Suwanda menegaskan upaya hukum peninjauan kembali tidak menunda eksekusi.  "Bila penetapan DPO nantinya dilakukan, Kejagung akan menyebarkan informasi ke suluruh Indonesia, termasuk akan dibantu kepolisian," katanya.

Saat ini pihaknya juga sudah mengajukan proses cekal. "Alur permohonannya dari Kejari, Kejati, Kejagung, lalu diproses di Kemenkumham. Mungkin saat ini sudah diproses di Kejagung," katanya.

Sebelumnya, Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, Suparman, SH, MH, mengatakan putusan MA tersebut sudah diterima PN Sangatta. "Intinya MA berpendapat yang bersangkutan terbukti korupsi dan dijatuhi pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta," katanya, 8 Mei 2012 lalu.

Baca juga:

• Pemkab Kutim Diminta Bangun Lapas
• 35 Sapi Untuk Sumber Pupuk Organik
• Kajari Balikpapan Evaluasi Pengangkutan Tahanan
• Coba Kabur dari Jendela Mobil Tahanan Jadi Bulan-bulanan