Politisi PKS: Indonesia Negara Gagal,Warning buat Pemerintah
Bisa saja, tegas Aboebakar, pemerintah abay soal ini lantaran hanya hasil penilaian dari Fund for Peace.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsy angkat bicara, terkait peringkat negara gagal Indonesia yang naik dari posisi 64 ke 63.
Tegas dikatakan, hal itu adalah warning yang serius buat pemerintah. Bisa saja, tegas Aboebakar, pemerintah abay soal ini lantaran hanya hasil penilaian dari Fund for Peace.
Dikatakan, pada pemeringkatan tersebut, indikator yang digunakan adalah HAM dan penegakan hukum, tekanan demografik dan protes kelompok minoritas. Dari tiga instrumen penilaian yang ada, Indonesia memang kerap disorot seperti pada saat sidang UPR kemarin.
"Namun saya kira, perintah tetap perlu instropeksi, harus selalu mawas diri dengan berbagai masukan seperti ini. Bila kita gunakan beberapa paramenter lain untuk pendekatan, saya lihat hasilnya kurang lebih sama. Misalnya soal kemaanan, dalam sepekan terkahir ini berbagai konflik terjadi, seperti persoalan Papua, Batam ataupun Jakarta," ujarnya, Rabu (20/6/2012).
Bila yang dilihat adalah aspek kesejahteraan, imbuh Aboebakar, masih ada 30 juta rakyat
Indonesia yang miskin.
"Atau, bila kita menggunakan pendekatan penegakan hukum, tidak dapat dipungkiri mafia hukum masih berkuasa di negeri ini. Demikian pula bila kita menggunakan pendekatan energi, negeri ini seperti sedang mengalami krisis energi," Aboebakar menegaskan.
"Bila kita berbicara soal ketahanan keuangan negara, Indonesia saat ini senang
menanggung utang luar negeri, hingga 1800 triliun. Hampir semua sisi kehidupan di negeri ini memburuk. Utang makin tinggi, cadangan energi menipis, kesejahteraan menurun, kepercayaan publik pada penegakan hukum memudar dan aspek keamanan
semakin rentan," tegasnya.
Hal itu semua, Aboebakar menegaskan kembali, adalah kondisi riil yang sangat sulit
untuk dibohongi. Tidak mungkin lagi pemerintah akan dapat membuat argumen untuk membela diri, dan sulit untuk berkelit atas tudingan bahwa Indonesia menuju negara gagal.
Data ini dirilis FFP dalam situs resminya http://www.fundforpeace.org, Senin (18/6/2012) lalu terungkap, dari 178 negara, Indonesia menduduki urutan ke-63. Indeks Negara Gagal ini adalah edisi delapan tahunan yang menyoroti tekanan politik, ekonomi, dan sosial global yang dialami negara.
Tahun ini, peringkat puncak ditempati Somalia, dengan alasan pelanggaran hukum meluas, pemerintah tidak efektif, terorisme, pemberontakan, kejahatan, dan serangan aksi bajak laut terhadap kapal-kapal asing.
Sementara, Finlandia tetap dalam posisi terbaik. Disusul negara tetangganya, Swedia dan Denmark, di tempat kedua dan ketiga.
Tiga negara ini dinilai baik dari indikator sosial dan ekonomi yang kuat, pelayanan publik yang sangat baik, serta menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum.
Peringkat 178 negara gagal ini diurutkan berdasarkan 12 indikator, dan lebih dari 100 sub-indikator, termasuk isu-isu seperti pembangunan tidak merata, legitimasi negara, dan HAM.
Setiap indikator dinilai pada skala 1-10, berdasarkan analisis dari jutaan dokumen yang tersedia untuk publik, data kuantitatif lain, dan penilaian oleh para analis.
Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia kalah dari Thailand (84), Vietnam (96), Malaysia (110), Brunei Darussalam (123), dan Singapura (157).
