Pelayaran Kawasan Perbatasan Minim Fasilitas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan transportasi laut di kawasan perbatasan terutama daerah Tarakan dan Nunukan menuju Tawaw-Malaysia untuk beraktivitas dan melakukan kegiatan ekonomi.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Wilayah Tengah Endang Kesumayadi menuturkan jumlah kendaraan yang menghubungkan Tarakan dan Nunukan belum memenuhi kebutuhan kapasitas yang diharapkan.

“Speed boat yang sekarang tersedia hanya tujuh  unit dengan kapasitas 40 orang setiap kapalnya, sedangkan idealnya harus ada 20 unit dengan kapasitas sedikitnya 60 orang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas penumpang sekitar 100 ribu orang setiap bulannya,” ujar Endang dalam rilis tertulisnya di Jakarta.

Pihaknya mengaku telah melakukan penambahan dengan pengadaan beberapa speedboat yang telah beroperasi namun tetap belum bisa menampung dengan optimal. Menurut Endang, dari kalangan swasta telah menyatakan kesediaan untuk memenuhi kebutuhan itu, namun sering menemui hambatan perizinan dari pemerintah daerah. “Bila pemerintah belum bisa memenuhi pengadaan fasilitas transportasi di kawasan perbatasan, pihak swasta bisa melakukannya asalkan perizinannya dipermudah,” ujarnya.

Sejauh ini, lanjut Endang, sudah ada pengkajian yang dilakukan baik oleh kementerian-kementerian terkait maupun badan nasional yang berfokus pada pengembangan perbatasan. Hanya saja kebijakan-kebijakan yang ada saat ini harus mendukung sasaran-sasaran  dan kebutuhan spesifik yang ada di wilayah perbatasan.

“Kajian dan pemetaannya memang sudah ada di pemerintah, hanya tinggal implementasinya yang harus terarah dan spesifik, seperti yang di Tarakan dan Nunukan yang memang memerlukan sarana transportasi laut yang memadai. Oleh karenanya, pengadaan fasilitas itu harus dapat segera dipenuhi agar daerah perbatasan berkembang tidak hanya kegiatan sosialnya saja tetapi juga ekonominya” kata Endang.

Pihaknya juga menyayangkan dengan tidak adanya aktivitas pelabuhan di daerah Nunukan, yang sudah 3 tahun lalu selesai dibangun dengan APBN tidak termanfaatkan sebagaimana mestinya karena lagi-lagi terhambat perizinan pengelolaan.
 

Baca juga:

• Citilink Gunakan Kode Penerbangan G1
• Lion Bizjet Hadir dengan Pesawat jet Hawker Beechcraft 900XP
• Honda Absolute Pecahkan Rekor MURI Mesin Nonstop 341Jam
• KIA Indonesia Targetkan Penjulan 15 ribu Unit