Lima: Rekrutmen DKPP Harus Transparan!

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Transparansi harus dijadikan dasar Pemerintah dan DPR dalam melakukan perekrutan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sampai 4 Juni 2012, nyaris tak ada lagi kabar tentang proses pembentukan DKPP.

"DPR dan Pemerintah seolah melupakan prinsip utama dalam pelaksanaan pemilu yakni partisipasi dan transparansi," ujar Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti kepada Tribun di Jakarta, Minggu (3/6/2012) kemarin.

Menurut Ray, jika tak ada yang bersifat ancaman atas rahasia negara, atau dilarang secara prinsip dan konstitusional, maka menutup-nutupi seluruh proses pengambilan keputusan sejatinya sesuatu yang melanggar hak warga negara.

Kalaupun keterbukaan akan memancing kesemerawutan dan bukan jaminan akan melahirkan hasil yang lebih baik, tidak dapat mengeliminasi hak warga untuk mendapatkan informasi sejak dini.

Pemilu, tambah Ray, tidak sendirinya menghasilkan orang terbaik duduk di pemerintahan, tetapi tidak karena itu, pemilu ditiadakan. Tanpa menjalankan dua prinsip itu, maka nasib demokrasi Indonesia sebagai taruhannya.

"LIMA Indonesia berharap agar pengumuman calon anggota DKPP dilakukan massif. Sisa waktu satu minggu, diharapkan ada masukan masyarakat atas nama-nama yang diajukan oleh baik pemerintah maupun DPR," terangnya.

Memang, beberapa nama telah diungkapkan ke masyarakat. Diantaranya mantan anggota KPU 2004. Perlu diingat, bahwa pemilu 2004 meninggalkan noda pemilu di mana empat dari lima anggota KPU dipidana karena suap dan korupsi.

Hal ini memperlihatkan kurangnya sensitifits KPU 2004 pada pelanggaran yang terjadi di sekitar mereka. Mengherankan bila kasus ini tidak jadi pertimbangn serius bagi DPR maupun pemerintah. Jangan sampai mereka lupa DKPP, lembaga yang menyoroti pelanggaran pemilu di lingkungan penyelenggara pemilu.

"DKPP ini harus benar-benar diisi oleh orang yang tak memiliki kaitan emosional dengan struktur penyelenggara pemilu, orang yang serius, peka, tanpa kompromi dan tak memiliki catatan yang abai atas praktek berbagai penyelewengan di lingkunganny," tegas Ray.