PPP Desak Kapolri Tidak Berikan Izin Konser Lady Gaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambangi Mabes Polri, Kamis (24/5/2012).

Mereka bermaksud menemui Kapolri Jendral Timur Pradopo, untuk menolak konser penyanyi asal Amerika Serikat (AS), Lady Gaga.

Politikus PPP yang datang antara lain adalah Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy, Sekretaris Majelis Pakar Ahmad Yani, Ketua Bidang Media dan Humas Arwani Tomafi, serta Wakil Sekjen Joko Purwanto.

"Kami ke sini untuk menindaklanjuti surat kami terdahulu, dari fraksi PPP di DPR RI. Kami memberikan dukungan penuh terhadap kepolisian, terutama Polda Metro Jaya, yang tidak memberikan izin konser Lady Gaga," ungkap Ahmad Yani di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Untuk pengeluaran izin, lanjutnya, panitia pelaksana konser Lady Gaga harus mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama.

Namun, menurut Yani, kedua instansi tersebut sudah menolak memberikan rekomendasi pemberian izin.

"MUI tidak memberikan rekomendasi. Menteri Agama selaku ketua satgas antipornografi, dalam rapat juga tidak memberikan rekomendasi," ungkapnya.

Komisi III DPR pun, tuturnya, kerap didatangi beberapa elemen organisasi masyarakat (ornmas) Islam. Ada pula yang langsung menyampaikan aspirasinya ke PPP,  agar konser Lady Gaga dibatalkan.

"Dengan alasan itulah, kami menolak Lady Gaga karena mengumbar kebebasan. Lagunya juga sangat menghujat agama-agama. Video klipnya, syair-syairnya, melukai kaum perempuan dan nilai-nilai universal," beber Yani.

Kebebasan berekspresi yang ada di AS, kata ani, belum tentu sejalan dengan di Indonesia, karena dibatasi nilai dan kultur.

"Kita punya nilai, norma, kultur. Itu yang harus kita jaga," cetusnya.

Untuk itu, PPP meminta polisi tidak mengeluarkan izin konser, meskipun ada tekanan dari kelompok minoritas. (*)

BACA JUGA