Polda dan Pemprov DKI Kompak Soal Kampung Pulo

Laporan Wartawan Warta Kota, Ahmad Sabran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian menyatakan dukungannya kepada Pemprov DKI dalam penertiban bangunan di bantaran kali Ciliwung, di Kampung Pulo, Jakarta Timur.

Pasalnya, penertiban ini untuk menangani pemasalahan banjir.

Pertemuan antara Kapolda dengan Sekda DKI Saefullah dan Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Hadi Santosa digelar di Mapolda Metro Jaya, Kamis (20/8/2015).

Usai pertemuan, Tito menegaskan bahwa negara ini adalah negara hukum.

“Hukum harus tegas. Penertiban harus dilakukan," kata Tito.

Ia mengatakan, jika tidak ditertibkan meskipun ada upaya persuasif sebelumnya, maka hal itu akan merembet ke tempat lain.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa didikte oleh sebagian orang yang memaksa meminta untuk ganti rugi (tanah) dan melanggar hukum.

"Pemda sudah manusiawi menyiapkan rusun. Ini bukan penertiban yang sewenang-wenang," kata Tito. Ia menegaskan Polisi akan terus mendukung upaya penertiban untuk menangani masalah banjir.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menegaskan tidak akan mengganti rugi lahan warga Kampung Pulo yang ditertibkan.

Menurut Saefullah, tanah yang dihuni warga adalah tanah negara, dan tidak ada dasar hukumnya untuk membayar.

Jika pemerintah membayar, maka akan menyalahi aturan. Saefullah menegaskan bahwa penertiban ini bagian dari program penanganan normalisasi sungai untuk mengatasi banjir yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan.

"Saat penertiban 14 ruko yang sejajar kali saja, dampaknya sangat positif. Sekarang kita akan lakukan penurapan atau pemasangan sheet pile sepanjang Kali Ciliwung sampai ke sodetan Kali Ciliwung ke KBT," kata Saefullah.

Penggusuran di Kampung Pulo sempat memanas dan terjadi bentrok. Satu alat berat dibakar warga dan dua anggota Satpol PP terluka.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso mengatakan, tidak ada anak buahnya yang menyerang warga terlebih dahulu.

Bahkan ia mengatakan ada personelnya yang terluka akibat bentrokan dengan warga tersebut. (*)