Pendidikan GOTOPIK
Revisi UU KPK
-
Jokowi Beberkan Kronologi Revisi UU KPK: Inisiatif DPR, Bukan Saya!
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, angkat suara soal tudingan mendorong revisi Undang-Undang KPK.
-
DPR Persilakan Dewas Usul Revisi UU KPK: Kami Senang Sekali, Sudah 5 Tahun Banyak Komplain
Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, mempersilakan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) usulkan revisi UU
-
Sikapi Putusan Revisi UU KPK, Laode Syarif Sebut 8 Hakim MK Bohongi Mata Hati
Ia menilai majelis hakim Wahiduddin Adams masih mau mendengar dan menimbang-menimbang kebenaran suatu bukti yang ada di persidangan.
-
Dewas Harap Putusan MK Soal Penyadapan dan Penyitaan Perkuat Kerja KPK
Dewas berharap putusan MK tersebut memperkuat kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.
-
Hakim MK Singgung Sikap Jokowi Tak Teken UU KPK Hasil Revisi
Hakim Konstitusi, Wahiduddin Adams menyinggung sikap Presiden Joko Widodo yang tak kunjung menandatangani UU KPK hasil revisi tersebut.
-
Hakim MK Bilang Jokowi Siapkan DIM RUU KPK Kurang dari 24 Jam, Padahal Punya Waktu 60 Hari
Wahiduddin menyampaikan bahwa seluruh tahapan pembentukan UU secara kasat mata memang telah ditempuk pihak pembentuk UU
-
MK Tolak Uji Formil UU KPK, Ini Pertimbangan Hakim Wahiduddin Adams Beri Dissenting Opinion
MK memutus menolak permohonan uji formil Undang - Undang KPK baru yang diajukan para eks pimpinan lembaga antirasuah.
-
MK Tolak Gugatan Uji Formil UU KPK yang Diajukan Para Eks Pimpinan
Anggota Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan berdasarkan bukti lampiran dari DPR terkait rangkaian diskusi publik.
-
51 Guru Besar Surati Mahkamah Konstitusi Minta UU KPK Hasil Revisi Dibatalkan
51 Guru Besar dari berbagai universitas di Indonesia mengambil inisiatif untuk mengirimkan surat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Jawab Pernyataan Tumpak Panggabean, Arsul Sani Dorong KPK Jadi Inisiator Revisi UU KPK
Arsul Sani menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean
-
Laode Syarif Prediksi Korupsi Tumbuh Subur Sejak UU 19/2019 Diberlakukan
Eks Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid IV Laode M. Syarif memprediksi korupsi bakal tumbuh subur sejak UU Nomor 19 Tahun 2019 diberlaku
-
Alasan MK Tolak Uji Materi UU KPK
Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan pokok permohonan pemohon tidak dapat diterima.
-
Firli Bahuri Klaim Tugas Lembaganya Tidak Ada Terganggu dengan Hadirnya Undang-Undang Baru KPK
Ketua KPK Firli Bahuri mengklaim tugas lembaganya tidak terganggu setelah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan korupsi berlaku.
-
MK Batal Dengarkan Keterangan Kuasa Presiden dan DPR Soal Uji Materi UU KPK Hasil Revisi
Majelis hakim konstitusi menunda mendengarkan keterangan dari kuasa Presiden dan DPR RI terkait uji materi UU KPK
-
MK Batal Gelar Sidang Uji Materi UU KPK yang Diajukan Agus Rahardjo Cs
Mahkamah Konstitusi (MK) juga menunda tiga sidang uji materi terkait permohonan perkara uji materi Undang-Undang KPK hasil revisi
-
Anggota DPR Tepis Tudingan Ada Penyelundupan Hukum Terkait Revisi UU KPK
Arsul Sani menepis tudingan ada penyelundupan produk hukum terkait Undang-Undang KPK hasil revisi, seperti tuduhan Muhammad Isnur.
-
Jokowi Diharapkan Segera Terbitkan Perpres Soal KPK
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Perpres KPK yang bakal mengatur organisasi dan tata kerja diharapkan segera rampung.
-
Laode M Syarif: Seharusnya yang Direvisi Undang-Undang Tipikor, Bukan Undang-Undang KPK
Laode M Syarif mengatakan sejatinya yang direvisi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bukan Undang-Undang KPK.
-
Ketua KPK Tegaskan Korupsi Menghambat Investasi Asing ke Indonesia
Proses revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berjalan kilat hingga kini masih jadi pertanyaan.
-
Jokowi Diminta Segera Terbitkan Peraturan Pemerintah Pendukung Undang-Undang Baru KPK
Neta S Pane meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menerbitkan peraturan pemerintah (PP) untuk menjabarkan UU KPK
-
Kuasa Hukum Agus Rahardjo Cs Akan Minta Daftar Hadir Sidang Paripurna Pengesahan UU Baru KPK
Violla Reininda, mengatakan akan tetap berusaha meminta daftar hadir sidang paripurna pengesahan Undang-Undang tersebut dan rekaman CCTV ke DPR.
-
Saldi Isra Pertanyakan Legal Standing Agus Rahardjo Cs dalam Uji Formil UU Baru KPK di MK
Saldi Isra mempertanyakan kedudukan hukum atau legal standing tiga pimpinan KPK mengajukan permohonan uji formil Undang-Undang nomor 19 tahun 2019.
-
3 Pimpinan KPK Cs Minta Hakim Konstitusi Tunda Pemberlakuan Undang-Undang Baru KPK
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk menunda pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.
-
Ditanya Perppu, Jokowi: UU KPK Belum Jalan
Jokowi menjelaskan UU KPK baru resmi berlaku setelah dewan pengawas (dewas) terbentuk dan pimpinan KPK periode 2019-2023 dilantik di pertengahan
-
PKS Masih Berharap Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Pasalnya sewaktu amandemen UU KPK digelar di DPR, PKS kalah suara. Mayoritas fraksi partai politik yang lain setuju UU KPK direvisi.
-
Bantah Jubir, Mahfud MD Sebut Jokowi Masih Pertimbangkan Terbitkan Perppu KPK
Seusai menyetor data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Mahfud MD bilang kalau Jokowi masih mempertimbangkan hal tersebut.
-
Perppu KPK Belum Terbit, Wakil Ketua KPK: Korupsi Bisa Menyandera Negara
Saut Situmorang: keadaan masa kini cukup relevan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan UU Nomor 19 Tahun 2019 lewat perppu.
-
Pegawai Bakal Mundur Usai Pengesahan UU KPK, Apa Jalan Tengahnya?
Kabar mundurnya anggota Penasihat KPK menguat sejak DPR dan pemerintah menyetujui UU KPK hasil revisi yang disebut-sebut memangkas banyak kewenangan
-
Harapan 2 Pimpinan KPK Kepada Jokowi Untuk Tetap Terbitkan Perppu
Saut menyebut UU KPK baru itu sarat dengan potensi mendukung pelaku tindak pidana korupsi.
-
Penasihat KPK Mundur Diduga Karena Kecewa Tak Juga Terbitkan Perppu KPK
Hal itu disampaikan Peneliti dari Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar menanggapi mundurnya Tsani Annafari dari lembaga antirasuah.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved