Pendidikan GOTOPIK
UU Cipta Kerja
-
Perjuangkan Nasib Buruh, PKS Bakal Konsisten Tolak UU Cipta Kerja
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan tetap mengawal implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan belum lama ini.
-
KSPI: UU Cipta Kerja Terbukti Tidak Berikan Kepastian Pendapatan, Buruh dan Mahasiswa Bergerak
KSPI menilai UU Cipta Kerja juga cenderung mereduksi atau mengurangi hak-hak buruh yang tertuang di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
-
Besok Buruh akan Gelar Demo di 150 Daerah, Kawal Sidang Uji Formil UU Cipta Kerja
Aksi demonstrasi untuk mengawal sidang uji formil atau judicial review Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai UU Cipta Kerja akan dilakukan besok.
-
Sejumlah Kalangan Nilai UU Cipta Kerja Tidak Lindungi Lingkungan
Kebijakan yang dibuat tidak terlepas dari berbagai tarikan kepentingan, sehingga berdampak pada tata kelola lingkungan.
-
Wamendag: Dua Aturan Turunan UU Ciptaker Rampung
Inti tujuan dua aturan tersebut adalah kemudahan perizinan berusaha di bidang Perdagangan
-
UU Cipta Kerja Wajibkan K/L Belanja Produk UMKM 40 Persen dari Pagu
UU Cipta Kerja mewajibkan kementerian/lembaga (K/L) untuk belanja produk UMKM minimal 40 persen dari pagu anggaran.
-
Aturan Karyawan Bisa Dikontrak Sampai 5 Tahun Disahkan, Termasuk Kompensasi setelah Kontrak Selesai
Presiden Jokowi meneken aturan karyawan di perusahaan atau pabrik bisa dikontrak sampai 5 tahun, termasuk mewajibkan pemberian kompensasi.
-
Aturan Karyawan Bisa Dikontrak Sampai 5 Tahun Sah! Termasuk Beri Kompensasi Setelah Kontrak Selesai
Presiden Jokowi meneken aturan karyawan di perusahaan atau pabrik bisa dikontrak sampai 5 tahun, termasuk mewajibkan pemberian kompensasi.
-
UU Cipta Kerja Mungkinkan PT Tanpa Akta Notaris, Komitmen Pemerintah Wujudkan Kemudahan Berusaha
Yasonna Laoly menyebut pemerintah terus berupaya meningkatkan kemudahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
-
KPPU Optimistis UU Cipta Kerja Bisa Akselerasi Perizinan Impor Bawang Putih
Komisioner KPPU Guntur Saragih meyakini, Undang Undang Cipta Kerja akan membantu mengakselerasi perizinan impor bawang putih.
-
Tiga dari Empat RPP Ketenagakerjaan Rampung Dibahas, Menaker: Masih Terus Disempurnakan
Menaker Ida janji terus sempurnakan empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.
-
HIPMI: UU Cipta Kerja Jadi Kunci Serap Tenaga Kerja Lokal
Mardani H Maming mengatakan, UU Cipta Kerja merupakan komitmen dan kebijakan pemerintah yang harus didukung dan diimplementasikan dengan baik.
-
Omnibus Law Jangan Sampai Mempersulit Para Pencari Kerja
UU Cipta Kerja harus bisa menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja.
-
Akademisi: UU Cipta Kerja Jadi Harapan Pemulihan Ekonomi Nasional 2021
Kehadirannya UU Cipta Kerja diyakini dapat jadi akselerasi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Corona yang masih mencengkram Indonesia dan dunia.
-
UU Cipta Kerja Diharapkan Bisa Dorong Investasi dan Perdagangan Internasional
UU Cipta Kerja disebut merupakan terobosan pemerintah untuk memangkas regulasi perizinan yang berbelit dan tumpang tindih.
-
Analis: Investor Asing Semakin Optimistis dengan UU Cipta Kerja
Ibrahim Assuaibi mengatakan, kehadiran Undang-undang Cipta Kerja diyakini bisa memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia.
-
Tim Serap Aspirasi UU Cipta Kerja Terima 152 Masukan, Mayoritas Terkait UMKM
Franky Sibarani mengatakan pihaknya telah menerima 152 aspirasi dari berbagai pihak.
-
Setelah Nyanyikan 'Halo-Halo Bandung', Aksi Buruh Tolak Omnibus Law Cipta Kerja di Monas Bubar
Setelah menyampaikan aspirasinya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, mereka kemudian membubarkan diri dengan tertib.
-
FSPMI-KSPI Upayakan Jalur Uji Materil dan Uji Formil untuk Batalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja
Riden mengatakan saat ini pihaknya sidang uji materil yang diupayakan pihaknya telah masuk sidang ke tiga di Mahkamah Konstitusi.
-
Sekjen FSPMI-KSPI Pastikan Akan Gelar Aksi Tolak UU Cipta Kerja Satu Bulan Dua Kali di Tahun 2021
Riden mengatakan aksi tersebut akan digelar di pusat-pusat pemerintahan di Indonesia selama Judicial Review yang diajukan pihaknya masih berjalan.
-
Investor Asing yang Datang Wajib Transfer Skill dan Keahlian ke Pekerja Indonesia
Dalam UU Cipta Kerja, harus ada kewajiban dari pelaku usaha atau investor asing untuk melakukan vokasi atau alih teknologi kepada pekerja lokal.
-
Buruh Bakal Gelar Unjuk Rasa di MK Besok Tolak UU Cipta Kerja
Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan unjuk rasa di gedung Mahkamah Konstitusi
-
Legislator PAN: Implementasi UU Ciptaker Harus Dikawal Bersama
Implementasi UU Cipta Kerja diharapkan akan dapat mempercepat arus investasi ke dalam negeri melalui kemudahan perizinan.
-
Kemnaker Libatkan Akademisi Susun RPP UU Cipta Kerja
Partisipasi masyarakat pada tatanan pemerintahan yang demokratis menghendaki adanya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan
-
Massa Buruh Kecewa Tak Bisa Kawal Sidang UU Cipta Kerja di Depan MK
Elemen buruh mengaku kecewa lantaran hanya bisa menggelar aksi demontrasi menolak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
-
Elemen Buruh Kembali Demo, Tolak UU Cipta Kerja dan Minta Upah Buruh Naik
Elemen buruh kembali gelar aksi lanjutan menolak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di depan MK.
-
Said Iqbal: Omnibus Law Cipta Kerja Ciderai Rasa Keadilan Kaum Buruh
Aksi unjuk rasa massa buruh KSPI ini serentak dilakukan di 24 provinsi lain yang ada di Indonesia.
-
Ratusan Rektor Ikut Susun RPP UU Cipta Kerja Bersama Kemnaker
Ratusan rektor tersebut merupakan rektor perguruan tinggi se-Indonesia yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia (FRI).
-
Raden Pardede: UU Cipta Kerja Bisa Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja
Kehadiran UU Cipta Kerja digadang-gadang mendorong kebebasan ekonomi di Indonesia
-
Kasus Penolakan Omnibus Law, Bareskrim Polri Belum Putuskan Status Hukum Ahmad Yani
Bareskrim Polri masih belum memutuskan status perkara Komite Eksekutif KAMI Ahmad Yani dalam kasus ujaran kebencian terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved