Pendidikan GOTOPIK
Upah Minimum Pekerja 2022
-
Apa Itu UMP dan UMK? Inilah Beberapa Komponen dalam Upah Minimum
Inilah pengertian terkait apa itu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK), lengkap dengan komponen yang ada di dalamnya.
-
Rincian Data UMP Jakarta Selama Lima Tahun Terakhir, Ini Daftar UMP 2022 untuk 34 Provinsi Indonesia
UMP DKI Jakarta tahun 2022 sebesar Rp 4.641.854, inilah rincian data UMP DKI Jakarta selama lima tahun terakhir.
-
10 Daftar UMP Tertinggi di Indonesia 2022, DKI Jakarta Peringkat Pertama, Disusul Papua dan Sulut
Simak perbandingan Upah Minimum Provinsi (UMP) mana yang tertinggi di Indonesia tahun 2022, berikut daftar 10 UMP tertinggi dan se-regional (pulau).
-
Daftar UMP Tahun 2022 untuk 34 Provinsi di Indonesia, Jawa Tengah Terendah
Simak daftar UMP tahun 2022 untuk 34 Provinsi di Indonesia. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan UMP terendah.
-
Pemprov DKI Banding UMP 2022, Ini Harapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Soal banding Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022, Anies Baswedan berharap majelis hakim mempertimbangkan faktor-faktor agar perekonomian Jakarta tumbuh.
-
Pemrov DKI Banding Soal UMP, Buruh Apresiasi Konsistensi Gubernur Anies Baswedan
Pemprov DKI Jakarta memutuskan bakal melakukan upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan UMP DKI
-
Gubernur DKI Putuskan Banding Soal UMP Jakarta, Buruh Puji Konsistensi Anies Baswedan
Pemprov DKI Jakarta memutuskan bakal melakukan upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan UMP DKI Jakarta
-
Putusan PTUN Belum Inkrah, Buruh Ancam Mogok Kerja Jika Pengusaha Turunkan UMP Jakarta
Said Iqbal mengancam pihaknya akan mogok kerja, jika pengusaha tetap memaksa kehendak untuk menurunkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI
-
Buruh Dorong Anies Baswedan Banding Soal Putusan UMP DKI 2022, KSPI: Wibawa Enggak Boleh Jatuh
Buruh mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan banding terhadap putusan PTUN yang menurunkan UMP DKI 2022
-
Buruh Geruduk Balai Kota DKI, Wagub Riza: Kami Tak Pernah Larang Warga untuk Demo, Asal Tertib
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria angkat bicara soal aksi buruh yang berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta.
-
UMP Turun Jadi Rp 4,5 Juta, Pemprov DKI Sebut Anies Bakal Putuskan Soal Permintaan Banding ke MA
Buruh menuntut Anies Baswedan melayangkan banding atas putusan PTUN Jakarta terkait upah minimum provinsi (UMP) dalam Kepgub DKI Nomor 1517 Tahun 2021
-
Aksi Demo di Balaikota DKI, Pendemo Harap di Akhir Masa Jabatan Anies Baswedan Bantu Kaum Buruh
Buruh berharap di akhir masa jabatannya Anies Baswedan bantu perjuangan buruh dengan melakukan upaya banding ke PTUN soal UMP 2022.
-
Buruh Gelar Demo di Balaikota DKI, Desak Gubernur Anies Baswedan Tolak Putusan PTUN Soal UMP 2022
Bawa dua tuntutan, ratusan buruh dari KSPI dan Partai Buruh demo di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (20/7/2022) desak Anies Baswedan tolak PTUN DKI.
-
Kantornya Bakal Digeruduk, Wagub DKI Siap Sambut dan Dengarkan Aspirasi Buruh Soal UMP 2022
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku siap menyambut dan mendengarkan aspirasi dari para buruh soal UMP 2022.
-
Minta Banding UMP 2022, Hari Ini Buruh Konvoi Geruduk Kantor Gubernur Anies Baswedan dan PTUN DKI
Pimpinan DPRD DKI dukung upaya buruh geruduk kantor Anies Baswedan, minta segera banding atas putusan PTUN soal Upah Minimum Provinsi 2022.
-
Tolak UMP DKI Turun Jadi Rp 4,5 Juta, Ribuan Buruh Ancam Geruduk Kantor Anies dan PTUN Jakarta
Ribuan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Selasa (19/7/2022).
-
Wibawa Jangan Sampai Jatuh, Buruh Sebut Anies Tidak Konsisten Jika UMP DKI Turun Jadi Rp 4,5 Juta
Buruh sebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak konsisten terhadap keputusannya jika tak mengajukan banding atas putusan PTUN
-
Tolak UMP DKI Turun Jadi Rp 4,5 Juta, Buruh Desak Anies Baswedan Ajukan Banding ke Mahkamah Agung
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, pihaknya mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar mengajukan banding atas putusan PTUN
-
Nasib UMP 2022 DKI, Gembong Warsono Minta segera Banding agar Buruh dan Pengusaha Ada Kepastian
Pemprov DKI Jakarta diminta segera melakukan upaya banding terkait UMP DKI 2022, agar ada kepastian bagi buruh dan pengusaha.
-
Buruh Tolak Putusan PTUN Batalkan Kenaikan UMP Jakarta
KSPSI mendesak Gubernur DKI untuk tidak menjalankan putusan PTUN dan tetap memberlakukan UMP yang sudah ditetapkan kenaikannya sebesar 5,1 persen.
-
Daftar Upah Minimum Provinsi atau UMP 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2022
Berikut daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) 34 provinsi di Indonesia tahun 2022. UMP 2022 tertinggi adalah DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp 4.641.854,00.
-
Daftar UMP di 34 Provinsi Tahun 2022: Tertinggi DKI Jakarta, Terendah Jawa Tengah
Daftar UMP di 34 Provinsi Tahun 2022, tertinggi DKI Jakarta dan terendah Jawa Tengah. Berikut ini besarannya, serta perbedaan UMP dan UMK.
-
Kemendagri Nilai Pembulatan UMP NTT Sudah Sesuai Omnibus Law
Kemendagri menilai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 Nusa Tenggara Timur (NTT) telah sesuai dengan Peraturan.
-
Soal UMP DKI, Anies Utamakan Rasa Keadilan, Apindo Tekankan soal Legalitas
Nurjaman menjelaskan saat UMP 2021 naik sekira 3 persen ketika ekonomi down terdampak Covid-19, Apindo tidak keberatan.
-
Anies Digugat Pengusaha, Begini Reaksi Sang Wagub Ahmad Riza Patria
Buntut kebijakan kenaikan UMP 2022 5,1 persen, Gubernur DKI Anies resmi dituntut Apindo ke PTUN Jakarta, Wagub Ahmad Riza Patria beri komentar.
-
Kemnaker Sebut Baru 29 Provinsi yang Menetapkan UMP Sesuai Formula PP 36/2021
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap, dari 34 Provinsi di Indonesia, baru 29 Provinsi yang menetapkan upah sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021.
-
Kemenaker Kirim Surat ke Para Gubernur, Diimbau untuk Patuhi PP Pengupahan
Dirjen Putri menjelaskan, Surat Menaker tersebut menekankan kepada para Gubernur untuk mematuhi aturan yang berlaku terkait pengupahan.
-
Anggota DPRD DKI Sebut Belum Tepat Pempov Ancam Sanksi Perusahaan yang Tak Naikkan Upah di 2022
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menilai belum tepat jika bicara sanksi untuk perusahaan yang tak patuhi kenaikan upah minimum provinsi.
-
Anies Revisi UMP, Kemnaker: Penetapan Upah yang Tidak Berdasarkan Ketentuan Timbulkan Polemik
Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan penetapan upah minimum harus mengacu pada PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
-
DPRD DKI Minta Pemprov Jelaskan Revisi Kenaikan UMP 2022 Jadi 5,1 Persen
DPRD DKI Minta Pemprov memaparkan secara jelas kajian atau dasar sehingga terjadi revisi kenaikan upah minimum provinsi DKI tahun 2022 jadi 5,1 persen
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved