TOPIK
Rekening Pejabat Pajak
-
Kasus kekayaan tak wajar eks Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo, kini menyeret-nyeret pejabat Ditjen Pajak lain
-
Suasana lalu lintas jelang demo Partai Buruh dan serikat pekerja di depan Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
-
KPK dan Irjen Kemenkeu bersuara soal kelakuan Rafael Alun, dia disebut karyawan berisiko tinggi, pintar samarkan harta dan bukan orang sembarangan.
-
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pihaknya akan membawa beberapa tuntutan terhadap Kemenkeu RI.
-
dalam peraturan pemerintah (PP) lainnya disebutkan tidak etis apabila pegawai pajak memiliki saham.
-
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan uang puluhan miliar uang tunai yang tersimpan dalam deposit box.
-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendorong penguatan pencegahan terhadap harta-harta tak wajar pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
-
Sebanyak 69 pegawai tersebut diduga memiliki harta yang terlampau banyak sehingga masuk dalam daftar risiko merah.
-
Hanya dalam waktu 17 hari karir Rafael Alun Trisambodo di Kementerian Keuangan Sirna setelah dipecat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
-
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan rencananya revisi aturan LHKPN dilakukan pada tahun ini.
-
Awalnya, Santoso mengatakan apa yang dibongkar Mahfud sudah terlambat, tetapi Santoso tetap mengapresiasi hal itu.
-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal merevisi aturan-aturan terkait Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) imbas kasus Rafael Alun.
-
(KPK) menemukan ada 134 pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki saham di 280 perusahaan.
-
Menurutnya, sebetulnya tidak ada aturan yang melarang pegawai pajak untuk memiliki saham. Namun, menurutnya hal itu tidak etis.
-
Puteri Anetta Komarudin menyinggung remunerasi pegawai yang tinggi soal transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu yang disebut mencapai Rp300 t.
-
Eks Ketua PPATK Yunus Husein mengatakan perlu sinergi kuat berbagai pihak untuk bongar dan usut tuntas sindikat pajak yang melibatkan geng Rafael.
-
Politisi (PDIP) terkejut dengan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang disebut mencapai Rp300 triliun.
-
PBNU meminta para pejabat yang terbukti melakukan penyelewengan dengan kekayaan tidak wajar harus ditindak jika terbukti.
-
Ada yang tidak seimbang antara pemasukan (income) yang diterima Rafael dengan laporan harta kekayaan maupun jumlah kekayaan yang sebenarnya.
-
PP KAMMI minta PPATK audit seluruh transaksi keuangan pejabat Kementerian Keuangan buntut kasus Rafael Alun Trisambodo.
-
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan LHKPN Eko Darmanto masuk kategori outlier.
-
Perputaran transaksi mencurigakan Rp300 triliun mayoritas berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Bea Cukai.
-
Tak hanya Rafael, di Kemenkeu RI sendiri, ada sebanyak 69 karyawan yang memiliki harta kekayaan tidak wajar dan masuk dalam kategori high risk.
-
Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
-
Rafael menutupi sebagian harta kekayaannya yang tidak dilaporkan ke situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
-
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, harta kekayaan Andhi mulai naik drastis saat tahun 2016.
-
KPK mengendus modus penerimaan gratifikasi sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui perusahaan konsultan
-
Kemenkeu melakukan bersih-bersih setelah mencuat kasus Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto yang terindikasi memiliki kekayaan tidak wajar.
-
KPK menjadwalkan akan mengklarifikasi Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Timur Wahono Saputro.
-
Berikut ini hasil temuan Kemenkeu soal harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo, terbukti sembunyikan harta.
Pendidikan GO
