TOPIK
Polemik Transportasi Online
-
"Sebagai kuasa hukum kita sudah menyampaikan gugatan kita, bahwasannya UU lalu lintas sekarang tidak sesuai dengan UUD 45,"
-
"Motor jelas bukan bagian dari transportasi umum, tapi fenomena ojek daring ini yang bikin pemerintah dilema. "
-
Anies Baswedan menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum.
-
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyoroti praktik diskon berlebihan dalam tarif transportasi online.
-
Budi Setiyadi mengatakan para aplikator akan melakukan program pembinaan mental kepada para pengemudi seperti pembinaan spiritual.
-
Dia mengakui ojek online merupakan realita yang diandalkan masyarakat sebagai moda transportasi. Situasi ini perlu direspons tentang legalitasnya.
-
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kini dirinya telah menjalin komunikasi dengan beberapa pihak.
-
Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan penentuan tarif transportasi online harus dibahas bersama.
-
Demo yang dilakukan ojek online (ojol) terkait penentuan tarif ditanggapi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
-
Anggota DPR dari Komisi V Sudjadi menyatakan pengaturan ojek online yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat sebaiknya jangan tergesa-gesa.
-
Karenanya, Tigor meminta pemerintah bersikap, bila menolak keberadaan ojek online maka segeralah larang mereka beroperasi
-
"Kami mohon roda dua juga diberi posisi yang sama dengan roda empat, diakui sebagai transportasi angkutan umum di Indonesia,"
-
"Teman-teman yang pengendara ojek roda dua perlu ada ijin dan regulasi yang jelas, sehingga teman-teman itu bisa dilindungi, tidak seperti saat ini,"
-
Azas Tigor Nainggolan mewakili ribuan pengemudi ojek online yang menggelar aksi di depan gedung parlemen
-
Ia pun menyampaikan bahwa dirinya telah menangkap tiga poin yang diinginkan para pengemudi tersebut
-
Andy mengatakan, ia sengaja datang ke aksi demo ini karena mendapatkan informasi dari media
-
Perwakilan Forum Peduli Transportasi Online Indonesia menyampaikan uneg-unegnya saat audiensi dengan Komisi V DPR di Gedung DPR.
-
"Kita hanya minta tarif yang layak, masa kita lebih murah dari tarif toilet? Toilet aja Rp 2.000," ujar Sodik
-
Ratusan pengemudi ojek online memadati Kantor DPRD Sumut, Senin (23/4/2018). Mereka menuntut tarif nasional untuk pengemudi online.
-
Aksi merupakan aksi perjuangan pengemudi ojek daring Se-Indonesia untuk perubahan yang menuntut kesejahretaan bagi para pengemudi
-
Menurut Tri, pengaturannya tidak perlu mengubah UU LLAJ tetapi perlu pengaturan dalam PP dengan mempertimbangkan secara teknis adanya jaminan keselama
-
"Dengan menyandang perusahaan transportasi yang paling penting adalah menyangkut masalah filosofi keselamatan."
-
"Kalau stiker kan sebagai bukti. Ukurannya kan tidak besar cuma 15 cm," ucap Cucu saat ditemui di kawasan Harmoni
-
"Sudah sepakat, tidak (dicabut). Revisi pun bukan," kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi
-
Ratusan pengendara taksi daring masih melakukan orasinya menolak permenhub 108 di Kemenhub meski hujan cukup deras mengguyur kawasan tersebut.
-
Surat pemberitahuan aksi lanjutan dilayangkan Forum Komunikasi Angkutan Umum (FKAU) Jateng pada Selasa (5/12/2017).
-
Sebelumnya, MA telah membatalkan beberapa poin dalam Permenhub 26/2017 yang juga dikeluarkan Kementerian Perhubungan untuk mengatur taksi online.
-
Menhub menyadari adanya perbedaan pendapat dan keinginan antara taksi reguler dan angkutan sewa khusus (taksi online)
-
"Kami sudah koordinasikan oleh kemkumham dan telah diundangkan, peraturan ini akan berlaku 1 November 2017,"
-
"Kami kombinasikan antara putusan MA dan UU LLAJ untuk usaha angkutan orang atay jalan harus berbadan hukum."