TOPIK
DPD Ricuh
-
Simbol putih menunjukkan pengadilan di Indonesia hidup, bersih dan mampu memutus secara adil.
-
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai pengkerdilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah terjadi dan makin menjadi-jadi.
-
Hal ini disampaikan Bagir Manan dalam sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Rabu (24/5/2017).
-
Pemborosan yang ia maksud adalah OSO sudah mendapat gaji, tunjangan dan fasilitas sebagai Wakil Ketua MPR, mulai dari uang hingga rumah dinas.
-
Pasalnya tidak boleh seorang Ketua DPD RI menahan dana reses, hanya karena alasan-alasan politis.
-
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) diminta untuk menyikapi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Sekjen DPD Sudarsono Hardjosoekarto.
-
Anggota DPD RI GKR Hemas menilai ada permainan dari Oesman Sapta Odang terkait dengan adanya penahanan dana reses anggota DPD.
-
Pelantikan tersebut dinilai sebagai keputusan yang merusak wibawa Mahkamah Agung.
-
Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, memandu pengucapan sumpah jabatan Ketua dan Wakil Ketua BPK
-
Menurut Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, DPD sejatinya adalah perwakilan daerah, bukan perwakilan partai.
-
Pascakisruh yang terjadi 3 April 2017 lalu di DPD RI, semua fasilitas negara diambil dari Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas.
-
"Bagaimana DPD sekarang sedang mengalami satu yang kurang enak, kurang baik, kurang bermartabat,"
-
Untuk menyelesaikan polemik kepemimpinan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, pemerintah diminta turun tangan
-
Penyidik Polda Metro Jaya Rabu (12/4) pagi kemarin memanggil anggota DPD Nurmawati Dewi Bantilan.
-
Kekisruhan akibat dualisme kepemimpinan di DPD membuat sidang paripurna yang dipimpin Ketua Baru DPD Oesman Sapta Odang mendapat hujan interupsi dari
-
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang atau OSO menyatakan tidak ada kericuhan pada sidang paripurna DPD yang ia pimpin
-
Kericuhan diawali saat Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (Oso) menjadi pimpinan dalam rapat pertamanya tersebut.
-
"Ya itu nanti harus orangnya sadar dulu, itu orang lagi sakit jangan dilawan sakit juga,"
-
Anggota DPD dari Sulawesi Tengah Nurmawati Bantilan dan Juniwati dari Jambi membentangkan spanduk menolak rapat paripurna.
-
Menurut seorang senator dari Bengkulu, mestinya rapat paripurna belum bisa dimulai sebelum dualisme kepemimpinan di DPD RI selesai.
-
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang (Oso) mengaku sidang paripurna DPD yang ia pimpin tidak ada kericuhan.
-
Sedangkan anggota DPD RI yang tidak membawa poster, berusaha mengambil dari tangan mereka.
-
Oso pun dengan sabar meminta agar Juniwati dan Nurmawati kembali duduk ke kursinya masing-masing.
-
Usai Oso ketuk palu, lagi-lagi ada anggota DPD RI kembali mengeluarkan pengeras suaranya.
-
Pelantikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang baru, Oesman Sapta Odang dan sejumlah pimpinan lainnya adalah sah
-
GKR Hemas tetap tidak mengakui kepemimpinan Osman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang baru
-
Kesalahan Mahkamah Agung menuliskan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tak bisa diterima.
-
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang (OSO) menyebut ilegal pimpinan DPD kubu GKR Hemas.
-
Oso pun tidak mau ambil pusing jika kubu Hemas masih protes terkait pelantikannya oleh Mahkamah Agung.
-
Sementara itu Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad mengaku tidak pernah memberikan fasilitas kepada kubu Oesman Sapta Odang.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
