Pendidikan GOTOPIK
Pemilu 2024
-
Sesuai Instruksi Megawati, Puan Maharani Bakal Kembali Jabat Ketua DPR RI Untuk Kedua Kalinya
PDIP memastikan bakal menempatkan kadernya yakni Puan Maharani untuk kembali menduduki jabatan sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029.
-
Airlangga Pamer Hakim MK Akui Suara Golkar Melesat Saat Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024
Airlangga Hartarto memamerkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengakui suara Golkar melesat saat sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
-
Pengamat Prediksi Hak Angket DPR Soal Pemilu 2024 Tak Akan Terwujud, Indikasinya PDIP Pasif
Ujang Komarudin meyakini hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 tidak akan terjadi.
-
Fraksi PKB Masih Yakin Hak Angket Akan Terwujud
Fraksi PKB masih yakin hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 akan terwujud, meski DPR sudah memasuki masa reses.
-
Hakim MK Saldi Isra Soroti Urgensi Jokowi Sering Bagi Bansos di Jateng Selama Masa Kampanye Pemilu
Saldi Isra meminta para menteri untuk mengklarifikasi list perjalanan Jokowi dan pertimbangan untuk mengunjungi daerah tertentu saat pembagian bansos.
-
DKPP Beberkan Perkara Etik yang Menjerat Penyelenggara Pemilu, Mulai dari Miras Hingga Asusila
Heddy menyebut beberapa perkara non etik seperti penyalahgunaan minuman keras di wilayah kerja, perselingkuhan antar-penyelenggara pemilu hingga utang
-
Mardiono Minta Kader PPP Berdoa Bersama, Harap MK Kabulkan Gugatan PHPU 2024
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono meminta kepada para kader untuk berdoa dan mengetuk pintu langit pada momentum bulan suci Ramadhan.
-
Lagi, MK Singgung Naiknya Suara Golkar, Kali ini Airlangga Dikaitkan sebagai Ketua PEN
Dua kali hakim MK singgung perolehan suara Partai Golkar yang naik signifikan dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024 di hadapan Airlangga Hartarto.
-
Di Hadapan Airlangga Hartarto, MK Singgung Suara Golkar Naik Pesat dan Efek Bansos
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyinggung mengenai perolehan suara Partai Golkar yang mengalami naik secara signifikan di Pemilu 2024.
-
Kementerian Agama: Ormas Islam Berperan Cegah Politik Identitas Selama Pemilu 2024
Kementerian Agama, menilai Pemilihan Umum 2024 dapat berjalan tanpa isu politik identitas.
-
Dasco Ungkap Mayoritas Fraksi di DPR Sepakat Tolak Revisi UU MD3
Mayoritas fraksi di DPR RI menolak wacana untuk merevisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
-
PPP Tak Lolos ke Senayan, Plt Ketua Umum Mardiono Diminta Bertanggung Jawab
Dia menilai Mardiono merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas anjloknya suara PPP, bahkan hingga tidak lolos di parlemen.
-
KPU Ungkap Situs Sirekap Jadi Target Serangan Siber DDoS Hampir Seharian
Yudistira pun mengatakan bahkan KPU mendapatkan serangan DDoS tiga kali sehari ketika memasuki minggu-minggu terakhir tahapan pemilihan.
-
KPU Pikir-pikir Terima Putusan KIP Terkait DPT dan Informasi Infrastruktur IT Pemilu 2024
Kuasa hukum KPU mengungkapkan pihaknya masih pikir-pikir terima putusan Komisi Informasi Pusat (KIP).
-
KIP Kabulkan Gugatan YAKIN Terhadap KPU, Hasil Pemilu Bisa Buyar
Roy Suryo memberikan catatan seiring dengan keputusan KIP mencabut SK KPU Nomor 349 Tahun 2024 tentang keterbukaan informasi publik.
-
KIP Kabulkan Gugatan YAKIN Terhadap KPU, Minta Data DPT dan Informasi Infrastruktur IT Pemilu 2024
KIP mengabulkan gugatan Pengurus Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Airlangga Sudah Terima Undangan Sidang Sengketa Pemilu di MK, Pastikan akan Hadir Jumat
Airlangga mengaku telah menerima undangan dari MK untuk memberikan keterangan terkait Pemilu tersebut.
-
Kapolri Singgung Perbedaan Pendapat Usai Pemilu Bisa Menimbulkan Polarisasi Jika Dibiarkan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta agar masyarakat tidak larut atas perbedaan pasca-Pemilu 2024.
-
KY Terima 52 Laporan Terkait Tindak Pidana Pemilu 2024, Terbanyak Soal Politik Uang
Setidaknya ada 52 laporan dari masyarakat kepada KY terkait dengan tindak pidana Pemilu yang diterima pihaknya sejak Januari-Maret 2024.
-
KY Pantau 52 Sidang Tindak Pidana Pemilu di Awal Tahun 2024
Komisi Yudisial RI (KY) menyatakan turut melakukan pemantauan terhadap tindak pidana Pemilu 2024 berdasarkan laporan masyarakat.
-
PDIP Gugat KPU ke PTUN Jakarta Karena Loloskan Gibran Rakabuming Raka Jadi Cawapres
Kuasa hukum PDIP, Gayus Lumbuun mengatakan, gugatan itu dilayangkan karena KPU menerima pencalonan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
-
PDIP Resmi Gugat Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 ke PTUN Jakarta, Sebut Adanya Abuse of Power Jokowi
PDIP menyinggung adanya abuse of power dari Jokowi saat melayangkan gugatan ke PTUN terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
-
Ini Sosok Maria Teresa Suhardja yang Lolos Jadi Anggota DPRD Tangsel Termuda di Pileg 2024
Sasa merupakan putri dari Ketua DPC Gerindra Tangsel yang juga Wakil Ketua DPRD Tangsel, Li Claudia Chandra
-
Perludem Nyatakan Telah Terjadi Malapraktik Penyelenggaraan Pemilu 2024, Ini Alasannya
Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati mengamini bahwa telah terjadi malapraktik pada penyelenggaraan Pemilu 2004.
-
PDIP Bersyukur Golkar Bantah Isu Mau Rebut Kursi Ketua DPR RI
Hasto Kristiyanto bersyukur karena Partai Golkar membantah hendak merebut kursi Ketua DPR RI melalui revisi UU MD3.
-
Pakar Hukum Minta Kata Pelanggaran di UU Pemilu Diubah Jadi Kejahatan
Sebab menurut Romli, UU tersebut terlalu menyederhanakan pelanggaran Pemilu. Harusnya, kata pelanggaran diganti menjadi kejahatan.
-
Wakil Ketua Umum Gerindra: Tidak Ada Gerakan Konkret Mengubah UU MD3
Habiburokhman mengatakan tidak ada gerakan konkret untuk mengubah Undang-undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
-
Soroti Hukuman Pelanggaran Pemilu, Guru Besar Hukum Pidana: Yang Sekarang Tak Buat Jera
Sebagai pakar hukum, Prof Romli melihat ketentuan pelanggaran Pemilu dalam UU Pemilu seolah menyeramkan hukumannya, namun justru setara pidana ringan.
-
Isu Perebutan Kursi Ketua DPR Mencuat, Fraksi PPP Akui Belum Ada Rencana Baleg Revisi UU MD3
PPP mengakui DPR belum berencana merevisi undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).
-
KPPW PAN Tanggapi Hasil Sidang Pelanggaran Administrasi Pemilu di Bawaslu Kabupaten Tangerang
Sidang Pelanggaran Administrasi Pemilu di Bawaslu Kabupaten Tangerang sudah diputuskan.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved