Tersandung Kasus Diskriminasi, Activision Blizzard Didenda Sebesar 18 Juta Dolar AS

TRIBUNNEWS.COM - Activision Blizzard dituntut atas kasus pelecehan seksual dan didenda sebesar 18 juta dolar AS atau sekira Rp 257,5 miliar.

Selain itu oleh The Equal Employment Opportunity Commission atau EEOC, perusahaan gim tersebut juga dituntut atas diskriminasi seksual.

Dikutip dari BBC, ini adalah salah satu tuntutan terhadap perusahaan yang ditangani oleh wilayah hukum California, AS.

Namun Activision tetap membantah seluruh pelanggaran yang dicantumkan dalam laporan EEOC.

Baca juga: Amazon Umumkan Astro, Robot Asisten Rumah yang Mampu Bergerak Otomatis, Bisa Patroli Cek Keamanan

Baca juga: Gunakan Sensor Sony, Kamera iPhone 13 Pro Max Ternyata Masih Kalah dari Huawei dan Xiaomi

Sebenarnya, perusahaan yang membuat gim seperti Call of Duty, World of Warcraft, dan Overwatch tersebut sudah diinvestigasi oleh EEOC sejak 2018.

EEOC sendiri merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakan hukum federal tentang diskriminasi pekerja.

Terkait kasus yang ditangani, EEOC telah melayangkan tuduhan kepada Activision Blizzard berupa pelanggaran hukum atas praktik pekerja dengan melakukan penindasan terhadap karyawan, individu, atau grup dengan serangan secara seksual.

Selain itu terdapat juga diskriminasi terhadap karyawan wanita yang sedang dalam masa hamil.

Tuduhan tersebut telah dituliskan oleh EEOC dan diberikan ke pengadilan California, Senin (26/9/2021).

Berikut beberapa hal yang harus dilakukan Activision terkait tuduhan EEOC:

- Memberikan kompensasi sebesar 18 juta dolar AS untuk karyawan yang terdampak dan berhak.

- Meninjau serta memperbarui kebijakan perusahaan dalam hal diskriminasi dan penyerangan.

- Memastikan jika karyawan di Activision Blizzard termasuk manager dan HRD adalah orang yang berpengalaman dan terlatih.

- Merekrut konsultan dari pihak ketiga untuk mengawasi dan memberikan laporan.

Tidak Ada Tempat untuk Penyerangan

Kasus yang melanda membuat pimpinan Activision Blizzard, Bobby Kotick angkat suara.

Dikutip dari sumber yang sama, dirinya menuliskan bahwa tidak ada ruang bagi perusahaannya terhadap segala bentuk diskriminasi, penyerangan, atau perlakuan yang tidak setara dalam bentuk apapun.

Selain itu, Bobby juga mengapresiasi kepada karyawan yang telah berani membagikan pengalamannya.

Baca juga: Informasi Produk Baru Kerap Bocor Sebelum Peluncuran, Bos Apple Bereaksi

"Saya meminta maaf kepada siapapun yang telah mengalami perlakuan yang tidak pantas."

"Selain itu, saya akan tetap memegang teguh komitmen untuk membuat Activision Blizzard sebagai salah satu perusahaan di dunia yang paling inklusif, dihormati, dan menghormati di lingkungan kerja," tulisnya.

Bobby juga merasa berterima kasih kepada EEOC atas pendekatan konstruktif terhadap perusahaannya terkait kasus yang dihadapi.

"Kita (Activision Blizzard) akan melanjutkan komitmen untuk menghilangkan segala bentuk penyerangan dan diskriminasi di lingkungan kerja."

"Kita juga berterimakasih kepada EEOC atas pendekatan konstruktifnya ketika di saat yang bersamaan, Activision Blizzard sedang memenuhi komitmen untuk memberantas perlakuan yang tidak pantas di lingkungan kerja," ungkapnya.

Sementara itu, kasus dari EEOC hanyalah satu dari sekian banyak tuduhan yang dialami oleh Activision Blizzard terkait pelecehan seksual serta diskriminasi.

Pada bulan Juli, Lembaga Perlindungan Pekerja California mengambil tindakan hukum terhadap Activision Blizzard setelah melakukan penyelidikan selama dua tahun.

Lembaga tersebut menuduh Activision Blizzard dan sekelompok karyawan laki-lakinya yang telah melakukan penyerangan secara seksual dan disebut sebagai budaya 'frat boy'.

Akibat kasus tersebut, beberapa investor Activision Blizzard juga melakukan tindakan hukum pada bulan Agustus atas dugaan menutupi segala bentuk tuduhan dari pemegang saham.

Selain itu, tindakan hukum juga dilakukan oleh kelompok pejuang hak pekerja, Communication Workers of America.

Kelompok tersebut menuduh Activision Blizzard telah mencegah diskusi terkait melindungi aktivitas di lingkungan kerja dengan menggunakan hukum terikat.

Tuduhan lainnya adalah mengancam karyawan untuk tidak diperbolehkan membicarakan tentang upah, jam kerja, serta kondisi saat melakukan pekerjaan.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)