12.548 Desa di Indonesia Belum Bisa Nikmati Jaringan 4G

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Prof. Dr. Widodo Muktiyo mengatakan, masih ada 12.548 desa/kelurahan yang belum terlayani oleh jaringan 4G.

"Jaringan 4G kita sudah masuk di 85 persen untuk di daerah. Sisanya yang belum mayoritas di wilayah terdepan, tertinggal, dan Terluar (3T),” kata Prof Widodo, Kamis (22/10/2020).

Dirjen IKP menekankan pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur jaringan untuk menyampaikan informasi positif ke masyarakat, khususnya di daerah.

“Infrastruktur telekomunikasi yang sudah dibangun harus dimanfaatkan dengan baik, kita harus gencarkan informasi ini, kan sudah banyak aplikasi untuk menyampaikan informasi seperti facebook, instagram atau twitter, ini bagian dari strategi komunikasi," katanya.

Baca juga: Menteri Johnny Janjikan Internet 4G Akan Tersedia di Seluruh Indonesia Paling Lambat Tahun 2022

"Ini kan sarana yang sangat baik. Ini juga penting untuk mengklasifikasi berbagai isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan salah satunya tentang Covid-19 sebagai contoh,” ujarnya.

Dirjen IKP juga menetangkan daerah harus masuk ke dunia digital, aktif mendiseminasikan, mengedukasi, mensosialisasikan berbagai kebijakan, program/kegiatan.

Baca juga: Jaringan Data 4G XL Axiata Kini Jangkau 450 Kota dan Kabupaten di Indonesia

"Jadi saling menguatkan. Jangan hanya mau menjadi makhluk amfibi saja, yang maunya di darat yang akhirnya jadi tidak berkembang.Dunia digital saat ini sangat penting untuk dikembangkan agar komunikasi publik bisa berjalan dengan baik,” ujar dia.

Hal senada juga diungkapkan perwakilan Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan, dr. Asik Surya bahwa daerah memiliki peranan yang sangat penting untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan publik.

dr. Asik menerangkan daerah perlu mendapatkan informasi terutama isu-isu yang krusial, salah satunya soal vaksin Covid-19.

“Imunisasi Covid ini merupakan hot isu bagi kita tahun ini. Karena kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Saat ini pemerintah sedang berusaha untuk melakukan vaksinasi Covid-19 ini. Tujuannya ini untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian, mencapai kekebalan, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan dan menjaga produktivitas serts meminimalkan dampak sosial dan ekonomi,” ujar Asik.

Menurutnya peran komunikasi publik yang intens ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di tengah maraknya infomedik yang perlu ditangani agar masyarakat tidak hidup dalam ketidakpastian.

Perlu stategi komunikasi untuk mengomunikasikan hal itu kepada masyarakat. Karena itu strategi komunikasi terkait imunisasi vaksin Covid-19 merupakan bagian yang sangat penting.

Pranata Humas Ahli Madya Nursodik Gunarjo menambahkan, untuk menyusun strategi komunikasi publik memang menjadi kegiatan besar.

Strategi komunikasi publik itu harus disesuaikan oleh daerahnya juga sehingga bukan sembarangan informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

“Jadi konten yang disampaikan harus dikemas dengan baik yang penting adalah harus ada dukungan data yang resmi dan lengkap, apalagi tentang masalah yang sensitive contoh seperti Covid-19 itu harus data yang luas, dan bisa memastikan data itu yang valid dan benar. Karena kalau sekali saja ada yang salah, maka kepercayaan kepada pemerintah akan turun,” ujarnya.