Pendidikan GOTAG
UU PPP
Berita
-
Lima Juta Buruh Akan Mogok dan Stop Produksi Jika MK Tolak Gugatan UU PPP
Lima juta buruh akan mogok kerja nasional jika Mahkamah Konstitusi menolak gugatan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
-
Partai Buruh Bakal Kawal Sidang Gugatan UU PPP di MK dengan Sejumlah Aksi
Partai buruh akan mengawal sidang gugatan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) di MK dengan aksi.
-
Presiden Partai Buruh Curiga DPR Salahi Prosedur Soal Revisi UU PPP: Dalam 10 Hari Bisa Selesai?
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal curiga dengan pembahasan UU PPP yang hanya butuh 10 hari untuk bisa diselesaikan.
-
Gugat UU PPP ke Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh Khawatir Ada Pasal Terselubung dan Siluman
Partai Buruh resmi mengajukan judicial review Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Alasan Partai Buruh Gugat UU PPP ke MK Karena Tak Pernah Dilibatkan dalam Pembentukan
Kuasa Hukum Partai Buruh, Muhammad Imam Nassef mengatakan, pembentukan UU PPP tak pernah melibatkan buruh.
-
Partai Buruh: UU PPP Bisa Jadi Pintu Masuk Pembentukan Omnibus Law Lainnya
Partai Buruh mendaftarkan gugatan dengan menyertakan sekitar 20 berkas untuk mendukung permohonan mereka.
-
Merasa Dirugikan, Partai Buruh Resmi Ajukan Judicial Review UU PPP ke MK
Partai Buruh resmi mengajukan judicial review Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Diiringi Lagu Bagimu Negeri, Buruh Bubarkan Diri dari Gedung DPR RI
Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Partai Buruh mulai membubarkan diri dari Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2022).
-
Lima Tuntutan Buruh, Dari Tolak Revisi UU PPP Hingga Tolak Liberalisasi Pertanian
Partai Buruh mendesak DPR RI agar mencabut RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) yang telah direvisi.
-
Desak Cabut UU PPP, Said Iqbal Serukan Stop Produksi Hingga 5 Juta Buruh Bakal Demo di 34 Provinsi
Partai Buruh mendesak DPR RI agar mencabut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) yang telah direvisi.
-
Said Iqbal: Akal-akalan Hukum, UU PPP Hanya Dibahas 10 Hari dan Cacat Formil
Said menilai, UU PP sifatnya akal-akalan hukum lantaran hanya memaksakan kehendak agar omnibus law dibenarkan sebuah proses pembentukan UU.
-
Partai Buruh Geram UU PPP Hanya Dibahas 10 Hari, Said Iqbal Ancam Sebar Nama-nama Panja Baleg
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengancam akan menyebar nama-nama Panitia Kerja Badan Legislasi (Panja Baleg) DPR.
-
Presiden KSPSI Kecewa Berat DPR Sahkan UU PPP
KSPSI menyampaikan kekecewaannya terhadap pengesahan revisi Rancangan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) menjadi UU.
-
Airlangga: Revisi UU PPP Disepakati, Pembentukan Undang-Undang Semakin Efisien
Menko Airlangga mengapresiasi persetujuan tingkat I antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah atas draf RUU tersebut.
-
Baleg Kejar Target Revisi UU PPP Selesai Minggu Depan, Opsi Pembahasan Besok atau Akhir Pekan
Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan direncanakan selesai dalam waktu satu minggu
-
Ditolak Fraksi PKS, Rapat Paripurna DPR Tetap Sahkan Revisi UU PPP
DPR RI menyetujui revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (UU PPP) menjadi RUU usul insiatif DPR.
-
Fraksi PKS Tolak Revisi UU PPP untuk Akomodasi Metode Omnibus
Revisi UU PPP ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
-
Badan Legislasi DPR Mulai Susun Revisi UU PPP Agar Bisa Akomodasi Metode Omnibus
Kepala Badan Keahlian DPR Inosentius Samsul menuturkan revisi UU PPP diperlukan untuk mengakomodasi metode omnibus.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved