TAG
TAP MPR
Berita
Foto (5)
-
Taufik Basari: TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 Masih Kontekstual untuk Demokrasi dan Berantas KKN
Ketua K3 MPR RI ,Taufik Basari mengingatkan bahwa TAP MPR No. 1 Tahun 2003 masih kontekstual untuk memperkuat demokrasi dan semangat reformasi.
-
DPR Nilai Dasar Hukum Irjen Iqbal sebagai Sekjen DPD Sesuai TAP MPR dan UU Polri
Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo nilai penetapan Irjen Pol M Iqbal sebagai Sekjen DPD RI sudah memiliki dasar hukum yang kuat.
-
Temui Mensos, GEMAS Serahkan Dokumen Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan ke Soeharto
GEMAS menemui Mensos untuk menyampaikan penolakan pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto.
-
Aktivis Pena 98 Jakarta Tolak Nama Soeharto Dihapus Dalam TAP MPR
Pena 98 Jakarta menduga pencabutan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 itu sebagai upaya untuk memuluskan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto
-
MPR RI Usulkan Soeharto Jadi Pahlawan, Tutut dan Titiek Minta Bapaknya Dimaafkan
MPR mengusulkan ke pemerintah agar memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.
-
Kasus KKN Soeharto Dianggap Sudah Selesai Setelah Penghapusan Namanya dari TAP MPR RI
Jimly mengatakan penghapusan nama Soeharto dari TAP MPR RI 11/1998 itu menandakan presiden kedua RI itu sudah tidak terbukti secara hukum telah KKN
-
Bamsoet Serahkan Dokumen Penghapusan Nama Soeharto dari TAP MPR soal KKN ke Tutut-Titiek
Dalam dokumen itu, kata Bamsoet, ketetapan MPR yang menyebutkan secara eksplisit nama Soeharto dinyatakan sudah dilaksanakan tanpa mencabut Ketetapan
-
Nama Soeharto Dihapus Dalam TAP MPR soal KKN, Titiek: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
Titiek pun memahami jika ada sebagian masyarakat yang tidak puas dengan dengan kepemimpinan ayahnya tersebut.
-
Cak Imin Berterima Kasih pada Kadernya usai TAP MPR tentang Pemberhentian Gus Dur Dicabut
MPR sepakat mencabut Ketetapan atau TAP MPR Nomor II/MPR/2001 terkait pemberhentian Presiden ke-4 RI Abdurrahmand Wahid atau Gus Dur.
-
Sebagai Komitmen MPR, Wakil Ketua MPR RI HNW Kembali Usulkan Pembentukan Badan Kehormatan MPR
Wakil Ketua MPR RI HNW kembali mengusulkan adanya pembentukan badan kehormatan MPR sebagai komitmen MPR hadirkan etika sesuai dengan TAP MPR
-
Bamsoet Tegaskan Perlunya MPR RI Kembali Memiliki Kewenangan Subyektif Superlatif
Menurutnya, kewenangan subjektif superlatif penting berada di MPR jika negara dihadapkan pada situasi kebuntuan politik antar lembaga negara.
-
VIDEO EKSKLUSIF Guntur Soekarnoputra Protes ke SBY Ketika Bung Karno Diberi Gelar Pahlawan Nasional
Sayangnya, saat di istana negara SBY sama sekali tak menyinggung soal mencabut TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 sebagaimana harapan keluarga Bung Karno.
-
Soal PPHN, Jimly Asshiddiqie: Penyusunan Naskah Sudah Harus Jadi Dalam Waktu Dekat
Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie menyebut penyusunan naskah Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) harus rampung dalam waktu dekat.
-
Risma Marah-marah, HNW: Pendataan Warga Itu Tanggung Jawab Bersama Kemensos dan Pemda
Hidayat menilai, meluapkan kemarahan di depan publik sebagaimana dilakukan Risma tidak sesuai dengan Etika Pemerintahan dalam TAP MPR
-
GBHN untuk Tanggapi Perubahan dan Ancaman
Roda perubahan zaman terus berputar dengan cepat, dan sudah terbukti bahwa ragam perubahan itu menghadirkan sejumlah masalah, termasuk ancaman.
-
Pengamat: Ada Landasan Moral Bagi Setya Novanto Mundur dari Ketua DPR
Emrus Sihombing mengatakan landasan moral Setya Novanto mundur dari Ketua DPR RI bisa merujuk pada Tap MPR-RI nomor VI tahun 2011.
-
Ada Perbedaan Pendapat Mengenai GBHN
Kali ini Badan Pengkajian MPR tengah menyiapkan draft isi (materi) GBHN. Rencananya draft akan diperkenalkan kepada publik pada akhir November ini.
-
Mundur dari Jabatan Tidak Harus Setelah Terdakwa
TAP MPR No VI Tahun 2001 tentang Etika ini meminta pejabat mengajukan sendiri pengunduran diri